Sigli - Beberapa hari belakangan kondisi publik Pemerintah Kabupaten Pidie diterpa tsunami protes atas kinerja yang secara mengejutkan terkait dengan kisruh yang terjadi pada lembaga badan amil zakat atau lebih dikenal dengan sebutan Baitul Maal Kabupaten Pidie.
Betapa tidak, hal ini terjadi mengingat dari konotasi wilayah kerja lembaga amal tersebut sebagaimana dari penamaannya Baitul Maal yang berarti "Rumah Harta" dalam bahasa Arab, merupakan lembaga yang bertugas mengelola dan mendistribusikan zakat, sedekah, dan sumbangan lainnya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Hal tersebut juga turut direspon oleh IMPAS (ikatan mahasiswa pasca sarja -jakarta Susilawati, SE.M,M kepada media, pada kamis (23/01/2025) dalam pernyataannya menyebutkan bahwa sebagaimana setiap lembaga Amil Zakat sudah semestinya berkomitmen untuk memastikan bahwa zakat dan sedekah yang diberikan oleh masyarakat digunakan secara efektif dan tepat sasaran.
Namun belakangan terkait dengan apa yang terjadi di Kabupaten Pidie beberapa waktu lalu menjadi sangat disesalkan banyak pihak dan publik masyarakat pidie dibuat kecewa atas ketidakbecusan kinerja yang dilaksanakan oleh pengelola lembaga amal tersebut.
"Kita sebagai masyarakat berharap dengan adanya lembaga Baitul Mal ini mampu memberikan bantuan pendidikan untuk anak-anak kurang mampu, bantuan kesehatan untuk masyarakat tidak mampu, bantuan sosial untuk korban bencana alam, Pengembangan ekonomi masyarakat melalui program microfinance dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat kabupaten Pidie, hal ini memicu Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana zakat dan sedekah., Belanja yang tidak tepat sasaran, Kurangnya pengawasan dan evaluasi, Tidak adanya laporan keuangan yang jelas". Ungkap Susi.
Bukan tanpa alasan, protes tersebut terjadi sebagaimana kita ketahui bersama sejak April 2024 lembaga Baitul maal di Pidie diduga kuat sarat dengan tindakan penyelewengan anggaran dan tidak tepatnya sasaran didalam penyaluran zakat baik individu maupun kecamatan yang tidak dibagi rata sesuai dengan kebutuhan yang masing-masing.
Hal tersebut memicu kepada tidak becusnya kinerja lembaga yang dipimpin oleh bapak Zulkifli sebagai ketua komusinoer baitul mal Belum lagi berhembus adanya sedikit kisruh antRa komisioner dengan kepala sekretariat dilembaga tersebut.
Kemudian atas dasar tersebut, Susilawati.SE. sebagaik Ikatan Masiswa pasca sarjana jakrta sangat menyayangkan adanya ketidaktransparasi didalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari masyarakat ini, saya pastikan hal ini sangat merugikan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan zakat dan infaq.
Menurutnya, beberapa hal yang mesti digarisbawahi penyebab awal kejadian tersebut diawali pada saat plt. Husaini, SE sebagai kepala sekretariat melakukan salah transfer dana bantuan bersumber dari dana infak pada tahun 2022 yang di salurkan kpada mustahik katagori buruh, Becak dan RBT.
Belum lagi baru-baru ini polemik yang terjadi pada lembaga Baitul Mal Pidie tertundanya penyaluran dana infaq bantuan biaya yang diperuntukkan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
"Kita sangat berharap kepada bapak PJ Bupati saat ini Drs Samsul Azhar untuk serius dalam memberikan solusi yang cerdas kepada lembaga kita agar penyaluran zakat dan infak yang tepat sasaran dan tepat pada waktunya karena ini semua menyangkut dengan tanggung jawab kita kepada Allah SWT, jangan sampai lembaga Baitul Mal Pidie dinilai oleh masyarakat tidak kredibel dan akuntabel, oleh karena itu saya mengingatkan kepada pemerintahan kabupaten Pidie baik eksekutif dan legislatif mari Meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran Di Baitul Mal Pidie, Melakukan audit dan evaluasi secara berkala, membuat laporan keuangan yang akurat dan terbuka, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan", Lanjut Susilawati.
Disamping itu, yang anehnya lagi pemerintah kabupaten Pidie bahkan memberikan jalan mulus kepada bapak husaini sebagai kepala sekretariat baitul mal kab pidie definitif, ini menunjukkan adanya kong kali kong dalam pengelolaan anggaran.
"pada tahun 2024 saja kalau kita melihat ada 9 program kerja dana infak progres penyaluran dana zakat dan infak hanya dilakukan di akhir tahun saja, seharusnya penyaluran dilakukan di triwulan pertama kedua dan ketiga, sedangkan masyarakat Pidie sangat mengharapkan bantuan dari baitul mal baik untuk komsuntif maupun produktif, hingga kini dana zakat dan infak belum tersalurkan juga kepada masyarakat yang membutuhkan di setiap kecamatan, Konflik apa yang sebenarnya di baitul mal kab Pidie...? apakah antara Pemda dan lembaga itu sudah menyelewengkan anggaran ataukah lembaga itu sendiri dengan kebijakannya pertentangan dengan komisioner sehingga dapat kita nilai tidak becus dalam mengelola amanah rakyat ini", Sebut Susi.
