MEUREUDU – Kapolres Pidie Jaya, AKBP Ahmad Faisal Pasaribu, S.H., S.I.K., M.H., menerima kunjungan silaturahmi dari Kepala Rutan Kelas IIB Sigli, Abdul Hamid, S.Sos., di Mapolres Pidie Jaya pada Kamis, 19 Juni 2025.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan mempererat koordinasi antara institusi penegak hukum di wilayah Pidie dan Pidie Jaya, khususnya dalam hubungan kelembagaan antara Polres dan pihak pemasyarakatan.
Kepala Rutan Sigli didampingi oleh Kasubsi Pelayanan Tahanan (Peltah), Riki Apriyansyah, S.H., dan Ka. KPR Teuku Indra Juanda, S.H. Kedatangan rombongan disambut langsung oleh Kapolres bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polres Pidie Jaya dalam suasana yang penuh keakraban dan kekeluargaan.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menekankan pentingnya membangun komunikasi yang intensif dan memperkuat kerja sama kelembagaan, guna mendukung pelaksanaan tugas masing-masing dalam ruang lingkup pembinaan dan pengamanan hukum secara menyeluruh.
Melalui Kasi Humas Polres Pidie Jaya, Ipda Mustafa, Kapolres menyampaikan bahwa keharmonisan hubungan antara kepolisian dan lembaga pemasyarakatan merupakan landasan penting dalam mewujudkan sistem penegakan hukum yang efektif, humanis, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Silaturahmi ini adalah langkah strategis untuk memperkuat komunikasi dan kerja sama antarlembaga. Kami menyambut baik sinergi yang selama ini terjalin, dan berharap dapat terus dikembangkan secara berkelanjutan,” ujar Ipda Mustafa.
Di sisi lain, Kepala Rutan Sigli, Abdul Hamid, S.Sos., menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari konsolidasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran pelaksanaan fungsi pembinaan serta pemeliharaan keamanan di lingkungan pemasyarakatan.
“Kami percaya bahwa sinergi dengan pihak kepolisian adalah hal mendasar yang harus terus dibina, khususnya dalam menghadapi berbagai dinamika pemasyarakatan saat ini,” ungkapnya.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk meningkatkan kerja sama yang saling mendukung, memperkuat koordinasi lintas sektoral, serta memperkokoh hubungan kelembagaan demi menciptakan sistem hukum yang adil, tertib, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
