Pidie Jaya – Pemerintah pusat menunjukkan komitmen serius dalam penanganan bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidie Jaya. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago melakukan kunjungan kerja langsung ke wilayah terdampak, guna memastikan penanganan darurat dan pemulihan pascabencana berjalan optimal. Minggu (14/12/2025),
Kedatangan Menko Polkam disambut Komandan Kodim 0102/Pidie Letkol Inf Abdul Hadi, S.Sos., Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi, MA., S.Sos., M.E., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pidie Jaya.
Dalam kunjungan tersebut, Menko Polkam didampingi Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto, Sekretaris Kemenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Deputi I Kemenko Polkam Mayjen TNI Dr. Heri Wiranto, M.M., M.Tr.(Han), Staf Khusus Menko Polkam Ahmad Dedi, Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Joko Hadi Susilo, S.IP., serta sejumlah pejabat terkait lainnya.
Sebelum meninjau langsung lokasi pengungsian, rombongan terlebih dahulu menerima paparan dari Bupati Pidie Jaya mengenai dampak banjir bandang dan longsor, kondisi terkini wilayah terdampak, serta rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam paparannya, Bupati menekankan bahwa dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar roda pemerintahan, perekonomian, dan kehidupan sosial masyarakat dapat segera pulih.
“Bencana ini memberikan dampak besar terhadap infrastruktur dan kehidupan masyarakat. Kami sangat berharap dukungan penuh dari pemerintah pusat agar pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan menyeluruh,” ujar H. Sibral Malasyi.
Menanggapi hal tersebut, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago menegaskan bahwa penanganan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
“Negara harus hadir. Kita akan bergandeng tangan untuk memastikan masyarakat terdampak segera mendapatkan bantuan dan wilayah ini bisa bangkit kembali. Seluruh usulan yang disampaikan akan kami tindak lanjuti sesuai kewenangan,” tegas Menko Polkam.
Sementara itu, Kepala BNPB RI Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa BNPB telah mengerahkan personel serta bantuan logistik untuk penanganan pascabanjir dan longsor, termasuk di Kabupaten Pidie Jaya. BNPB juga siap membantu penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor sesuai kebutuhan masyarakat.
“Terkait kebutuhan LPG, stok sebenarnya tersedia di Lhokseumawe. Namun distribusi terkendala akibat akses jalan yang terputus. Ini sedang kami koordinasikan agar segera teratasi,” jelasnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Menko Polkam menyerahkan satu unit mobil RO (Water Treatment) kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya untuk membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Rangkaian kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan posko pengungsian di Gedung Chik Pante Geulima. Menko Polkam juga menyempatkan diri menyapa warga terdampak serta menyerahkan bantuan di Desa Blang Awe. Selain itu, rombongan meninjau progres pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Blang Awe, Kecamatan Meureudu, dengan Desa Seunong Meurah Dua, sebagai infrastruktur vital yang sangat dibutuhkan warga.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam kembali menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor, mulai dari TNI, Polri, pemerintah daerah, BNPB, hingga seluruh unsur terkait, baik dalam penanganan kemanusiaan maupun pemulihan infrastruktur pasca bencana.
Kunjungan ini diharapkan tidak hanya memberikan dukungan moril bagi masyarakat terdampak, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kehadiran negara serta mendorong percepatan penanganan dan pemulihan pasca bencana di wilayah Pidie Jaya, khususnya dalam distribusi bantuan dan perbaikan infrastruktur vital.
