JAKARTA — Pemerintah mulai mematangkan persiapan penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) hingga tingkat kabupaten/kota. Langkah itu ditandai dengan penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk memastikan pilot project dapat berjalan efektif dan menghasilkan data demokrasi yang lebih menggambarkan kondisi di tingkat lokal.
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pusat Statistik (BPS) RI membahas kesiapan pelaksanaan pilot project tersebut dalam kegiatan “Diskusi Pilot Project Persiapan Penghitungan IDI Kabupaten/Kota” di Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Kepala Bidang Kepemiluan Kemenko Polkam, Themy Usman, mengatakan pelaksanaan pilot project menjadi tahapan penting untuk memastikan metode penghitungan IDI di tingkat kabupaten/kota dapat diterapkan secara efektif.
“Pilot Project ini menjadi langkah penting untuk memastikan penghitungan IDI Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan secara efektif dan menghasilkan gambaran demokrasi di tingkat lokal yang dapat mendukung penguatan kebijakan,” ujar Themy.
Menurut dia, pembahasan dalam kegiatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan metode penghitungan, tetapi juga mencakup berbagai aspek teknis yang harus dipersiapkan sebelum pilot project dilaksanakan.
Beberapa hal yang menjadi fokus antara lain penentuan wilayah pelaksanaan, mekanisme pengumpulan data, penyusunan tahapan kegiatan dan timeline, hingga penguatan koordinasi antara kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah.
Themy menegaskan, kesiapan teknis harus dibarengi dengan sinergi dan percepatan dari seluruh pihak terkait. Hal tersebut dinilai penting agar setiap tahapan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
“Saat ini, proses pengumpulan dan penghitungan data tengah berjalan,” katanya.
Ia menambahkan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga akan terus dilakukan untuk memastikan seluruh kebutuhan data dan tahapan pelaksanaan pilot project dapat diselesaikan tepat waktu.
“Selanjutnya, koordinasi akan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan data dan pelaksanaan setiap tahapan Pilot Project dapat diselesaikan sesuai target sebelum akhir 2026,” ujar Themy.
Melalui pilot project ini, Kemenko Polkam bersama Kemendagri, Bappenas, dan BPS RI akan melakukan koordinasi, sinkronisasi, serta pengawalan terhadap seluruh proses pelaksanaan.
Penghitungan IDI di tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi demokrasi yang lebih dekat dengan dinamika masyarakat di daerah sekaligus menjadi salah satu bahan pendukung dalam penyusunan dan penguatan kebijakan di tingkat lokal. []
Sumber : Kemenko Polkam RI
Editor : Wahyu
