Jakarta : Isu reshuffle kabinet kembali mencuat dalam perbincangan publik di Indonesia. Menjelang awal tahun 2026, spekulasi mengenai kemungkinan Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan susunan Kabinet Merah Putih kembali ramai dibicarakan oleh berbagai kalangan baik di media massa maupun di kalangan analis politik. Meski belum ada pernyataan resmi dari pihak istana bahwa reshuffle akan terjadi dalam waktu dekat, munculnya pendapat para pengamat seperti Dr. Iswadi, M.Pd memberi warna tersendiri terhadap diskursus publik mengenai langkah strategis ini.
Dr. Iswadi, seorang akademisi dan pengamat politik yang juga aktif dalam sejumlah organisasi sosial politik, telah secara konsisten menyuarakan pendapatnya mengenai pentingnya reshuffle kabinet sebagai instrumen politik dan administrasi pemerintahan. Dalam sejumlah pernyataannya sepanjang 2025, Iswadi memandang reshuffle bukan sekadar fenomena politik biasa, tetapi sebagai langkah strategis yang dapat menjawab dinamika tantangan pemerintahan yang terus berubah.
Menurut Dr. Iswadi, reshuffle kabinet sesungguhnya merupakan mekanisme penting yang dapat membantu Presiden menyeimbangkan antara kebutuhan pemerintahan yang efektif dan tuntutan rakyat yang terus meningkat. Ia berargumen bahwa dalam sistem demokrasi, evaluasi terhadap kinerja kabinet adalah hal yang wajar dan perlu dilakukan oleh kepala negara demi memastikan bahwa setiap menteri dan pejabat senior memiliki kapabilitas serta legitimasi publik yang kuat. Dalam pandangannya, suara rakyat baik melalui kritik di media sosial, kajian akademis, maupun survei opini publik harus dijadikan salah satu acuan penting dalam evaluasi kinerja kabinet.
Dalam pandangan Dr. Iswadi, demonstrasi atau ketidakpuasan publik yang muncul terhadap kinerja beberapa menteri bisa menjadi sinyal bahwa komposisi kabinet saat ini belum sepenuhnya merepresentasikan kebutuhan nasional. Bahkan, ia pernah menegaskan bahwa reshuffle kabinet dapat berfungsi sebagai “strategi politik damai untuk meredam ketegangan sosial, mencegah eskalasi krisis politik yang lebih besar, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Bagi Iswadi, reshuffle bukan sekadar pergantian nama nama di kursi kabinet, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa pemerintah responsif terhadap aspirasi rakyat dan siap melakukan koreksi ketika diperlukan
Pendapat Dr. Iswadi ini juga mencerminkan keyakinannya bahwa dinamika politik di pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto cukup kompleks. Meski Prabowo dan timnya menegaskan bahwa para menteri saat ini sebagian besar bekerja secara efektif dan solid, serta belum ada rencana reshuffle dalam waktu dekat menurut keterangan pejabat istana, spekulasi publik tetap tinggi. Hal ini terlihat dari berbagai pergerakan tokoh-tokoh politik yang tiba di Istana menjelang isu reshuffle, serta tanggapan dari partai partai politik seperti PAN dan Golkar yang menegaskan bahwa keputusan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden.
Dalam analisisnya, Dr. Iswadi juga pernah menyinggung bahwa reshuffle kabinet bisa menjadi momentum untuk menyegarkan tim pemerintahan dengan figur figur yang lebih kompeten, dinamis, dan berintegritas. Ia menekankan bahwa hal ini penting terutama dalam menghadapi tantangan besar seperti menjaga stabilitas ekonomi, menyelesaikan isu sosial, serta memperkuat tata kelola pemerintahan di berbagai sektor. Evaluasi objektif terhadap kinerja setiap menteri dan penyesuaian yang diperlukan, menurutnya, merupakan bagian integral dari tanggung jawab konstitusional Presiden terhadap rakyat.
Namun demikian, Dr. Iswadi juga mengingatkan bahwa reshuffle harus dilakukan dengan hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang matang. Menurutnya, penggantian pejabat tinggi negara bukan semata-mata soal politik praktis, tetapi harus didasarkan pada pertimbangan profesionalisme, integritas, dan dampaknya terhadap stabilitas kebijakan nasional. Penyusunan kabinet yang ideal, dalam pandangannya, bukan hanya sekadar menempatkan angka-angka di kursi pemerintahan, tetapi memastikan bahwa seluruh anggota kabinet memiliki visi dan kapasitas untuk mewujudkan program program pemerintah yang berpihak kepada rakyat.
Dengan berbagai pandangannya tersebut, Dr. Iswadi berkontribusi dalam memperkaya wacana publik mengenai reshuffle kabinet yang kembali mencuat. Ia tak hanya mengulas kemungkinan reshuffle sebagai fenomena politik semata, tetapi juga menautkan hal tersebut pada kebutuhan pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi nasional. Baginya, reshuffle adalah bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin untuk menyesuaikan timnya sesuai tuntutan zaman serta harapan masyarakat.
Secara keseluruhan, respon Dr. Iswadi terhadap isu reshuffle kabinet mencerminkan pandangan yang berimbang: ia mengakui hak prerogatif Presiden untuk melakukan reshuffle sebagaimana diatur dalam konstitusi, sekaligus mendorong agar reshuffle dijalankan sebagai langkah strategis untuk memperkuat pemerintahan dan memperbaiki sinergi antara kabinet dengan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.
