BANDA ACEH – Aceh dianugerahi “harta” energi terbarukan. Sungai deras, panas bumi, matahari, angin, hingga biomassa ada di mana-mana. Dokumen nasional dan Qanun Energi Aceh pun sudah lama menempatkan Serambi Mekah sebagai wilayah strategis EBT.
Ironi: listrik Aceh hari ini masih dominan disuplai batu bara dan gas.
Itulah catatan kritis Rafly Kande, Anggota DPD RI 2014-2019 dan Anggota DPR RI Komisi VI 2019-2024, soal tantangan besar transisi energi di Aceh.
Bukan Kurang Sumber Daya, Tapi Lambat Eksekusi
“Persoalan utama Aceh bukan ketiadaan sumber daya, tapi lambatnya transformasi kebijakan dan implementasi investasi,” tulis Rafly.
Target bauran energi hijau sudah ada di Rencana Umum Energi Nasional dan Qanun RUEK Aceh. Realitasnya? Kontribusi EBT masih kecil. Ada jurang lebar antara visi energi berkelanjutan dengan eksekusi di lapangan.
Padahal arah dunia sudah jelas: ekonomi hijau dan rendah karbon. EBT kini bukan lagi isu lingkungan semata. Ia jadi instrumen ekonomi, geopolitik, dan daya saing investasi. Daerah yang cepat beradaptasi akan panen manfaat jangka panjang. Yang lambat, tertinggal dalam kompetisi teknologi dan modal.
Peluang Besar, Syaratnya: Berani Eksekusi
Aceh punya modal besar untuk jadi pemain kunci transisi energi nasional:
1. Tenaga Air : Potensi PLTA melimpah.
2. Panas Bumi : Tersebar di sejumlah wilayah.
3. Surya : Intensitas matahari tinggi, cocok PLTS skala besar.
Tapi semua potensi itu tak berarti jika hanya jadi dokumen. Butuh keberanian memperkuat implementasi.
Rafly mencontohkan PLTA Peusangan. Proyek yang dirintis sejak 1994 ini baru mendekati operasional setelah melewati lika-liku sosial, politik, dan pembiayaan. Pelajaran penting: bangun energi bukan kerja teknis saja, tapi juga soal tata kelola dan kepemimpinan.
Kunci Sukses: Kebijakan, Kepastian, dan Manfaat ke Rakyat
Menurutnya, revisi kebijakan energi Aceh harus melampaui target administratif. Tujuannya menciptakan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan. Kepastian regulasi pusat-daerah harus jelas agar investor tidak ragu.
Proyek EBT yang mangkrak juga perlu “bedah” menyeluruh: kajian teknis, sosial, lingkungan, dan pembiayaan. Supaya hambatan utamanya ketahuan dan bisa dibongkar satu per satu.
Yang paling penting: Aceh jangan cuma jadi lokasi eksploitasi energi.
“Pengembangan EBT harus barengan dengan peningkatan SDM lokal, lapangan kerja, penguatan UMKM daerah, dan diversifikasi ekonomi warga sekitar proyek,” tegas Rafly.
Transisi energi harus terasa manfaatnya sampai ke akar rumput, bukan cuma angka di laporan.
Keputusan Jangka Panjang
Energi hijau butuh investasi besar, proses panjang, dan konsistensi lintas pemerintahan. Tapi jika Aceh berani membangun fondasi kebijakan kuat, tata kelola transparan, dan SDM siap pakai, energi hijau bisa jadi jalan utama menuju kemandirian ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
"Aceh sudah punya semua bahan bakunya. Tinggal keberanian menyalakan apinya." Tutupnya. [Red]
Banda Aceh - Senin, 1 Juni 2026
Tulisan: Rafly Kande
