Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Achmad Ru'yat, menyoroti kebijakan pemblokiran anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dinilai berpotensi menghambat layanan kesehatan primer serta berbagai program prioritas nasional. Ia juga mendesak pemerintah mengusut tuntas kasus meninggalnya seorang dokter residen Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Kabupaten Siak, Riau.
Pernyataan tersebut disampaikan Achmad Ru'yat dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Dalam rapat itu, Achmad terlebih dahulu mengapresiasi kinerja Kementerian Kesehatan yang dinilai berhasil menindaklanjuti berbagai temuan pemeriksaan dengan tingkat penyelesaian yang termasuk terbaik dibandingkan kementerian dan lembaga lainnya.
Meski demikian, ia mempertanyakan kebijakan pemblokiran anggaran yang justru menyentuh sektor kesehatan primer, khususnya pada Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas.
Menurutnya, pemblokiran anggaran tersebut berpotensi mengganggu pelayanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pelayanan puskesmas, posyandu, program cek kesehatan gratis, imunisasi, penanganan gizi dan stunting, hingga berbagai upaya promotif dan preventif.
"Saya ingin mengetahui sejauh mana proses pembahasan dan negosiasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Keuangan sebelum kebijakan pemblokiran anggaran tersebut diputuskan. Jangan sampai efisiensi anggaran justru menghambat program-program yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat," tegas Achmad Ru'yat.
Ia juga mengungkapkan bahwa dampak pemblokiran anggaran tidak hanya dirasakan pada layanan primer, tetapi juga menyentuh sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penanggulangan tuberkulosis (TBC), program cek kesehatan gratis, pengadaan bahan medis habis pakai dan biaya spesimen, pemeriksaan HPV DNA, layanan skrining kesehatan, hingga sejumlah program non-prioritas.
Achmad menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus tetap mempertimbangkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan tidak mengorbankan program-program yang bersifat mendasar.
Selain membahas persoalan anggaran, politisi PKS itu juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalnya seorang dokter residen anestesi yang tengah menjalani Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di RSUD Tengku Rafi'an, Kabupaten Siak, Riau.
Ia meminta Kementerian Kesehatan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan dokter spesialis, termasuk pola pembinaan, pengawasan, serta perlindungan terhadap para dokter residen selama menjalani pendidikan.
"Kami berharap Kementerian Kesehatan dapat memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah yang telah dilakukan, termasuk koordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap penyebab meninggalnya dokter tersebut. Peristiwa seperti ini jangan sampai terus berulang. Keselamatan dokter residen harus menjadi perhatian serius," ujar Achmad.
Menurutnya, evaluasi terhadap sistem PPDS menjadi langkah penting agar lingkungan pendidikan dokter spesialis berlangsung secara aman, profesional, dan menjamin perlindungan bagi seluruh peserta didik.
Achmad berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait pemblokiran anggaran kesehatan serta memastikan berbagai program prioritas tetap berjalan optimal demi menjaga kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia. [Red]
Sumber : Partai PKS
