PADANG – Proses peralihan aset Asrama Haji Padang menjadi perhatian Inspektorat Jenderal Kementerian Haji dan Umrah. Pengawasan dilakukan sejak dini sebagai bagian dari upaya memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji berjalan tertib, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan jemaah.
Inspektur Wilayah III Kementerian Haji dan Umrah, Mulyadi Nurdin, Lc, MH, CPLA, CHRIM, melakukan pengawasan persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Padang, Sumatera Barat, Jumat (11/9/2026).
Dalam pertemuan dengan Kepala Asrama Haji Padang, Mulyadi menegaskan bahwa pengawasan tidak hanya menyangkut kesiapan penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga mencakup pemanfaatan dan proses peralihan aset serta mitigasi berbagai risiko yang berpotensi menghambat pelayanan kepada jemaah.
Menurutnya, seluruh pihak harus melakukan persiapan lebih awal, termasuk memastikan proses administrasi dan dokumen aset berjalan secara tertib.
“Semua pihak harus melakukan mitigasi risiko, melakukan persiapan lebih dini, memaksimalkan pemanfaatan aset asrama haji untuk kemaslahatan jemaah, dan terus meningkatkan layanan kepada masyarakat,” ujar Mulyadi.
Mulyadi menjelaskan, sesuai amanah undang-undang, seluruh aset yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji dan sebelumnya dikelola Kementerian Agama kini dialihkan kepada Kementerian Haji dan Umrah.
Karena itu, proses peralihan aset tersebut harus dilakukan secara baik, tertib, transparan, dan lancar.
Ia meminta seluruh dokumen yang berkaitan dengan aset segera dilengkapi agar tidak menjadi kendala dalam pemanfaatannya di kemudian hari.
“Seluruh aset tersebut harus diselesaikan proses peralihannya dengan melengkapi semua dokumen yang diperlukan agar memudahkan dalam pemanfaatan bagi jemaah haji dan masyarakat di Sumatera Barat,” katanya.
Mulyadi menekankan, keberadaan Asrama Haji tidak boleh hanya dipandang sebagai fasilitas yang digunakan ketika musim haji tiba. Pemanfaatannya harus dioptimalkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas.
“Asrama haji harus dapat dimaksimalkan untuk pelayanan jemaah haji, jemaah umrah, serta keperluan masyarakat dengan tertib sesuai ketentuan dalam pemanfaatan Barang Milik Negara,” tegas alumni Lemhannas RI tersebut.
Dalam kesempatan itu, Mulyadi juga mengingatkan seluruh jajaran agar menjadikan Tri Sukses Haji sebagai orientasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji.
Ketiga sasaran tersebut yakni sukses ritual, sukses ekosistem ekonomi, serta sukses peradaban dan keadaban.
Menurutnya, Asrama Haji memiliki posisi strategis dalam mewujudkan ketiga sasaran tersebut. Sebab, jemaah haji akan bersentuhan langsung dengan layanan asrama pada saat embarkasi maupun debarkasi.
“Jemaah umrah juga diharapkan dapat merasakan pelayanan dari asrama, demikian juga masyarakat umum bisa memanfaatkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan,” ujar alumni Universitas Al-Azhar Mesir itu.
Mulyadi turut mengingatkan jajaran Kementerian Haji dan Umrah terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto agar kualitas pelayanan haji terus ditingkatkan dengan biaya yang terjangkau, tanpa mengurangi mutu pelayanan kepada jemaah.
Hal senada, kata dia, juga terus ditekankan Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri atas capaian yang telah diraih.
“Walau banyak apresiasi dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2026, Menteri Haji dan Umrah mengingatkan agar terus melangkah, jangan terlena dengan pujian,” ungkap Mulyadi.
Ia juga menyampaikan pesan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengenai pentingnya integritas dalam memberikan pelayanan kepada jemaah.
“Pak Wakil Menteri Haji dan Umrah selalu menekankan agar seluruh pihak mengedepankan integritas dalam pelayanan, ikhlas, dan zero tolerance terhadap penyelewengan,” tegasnya.
Tak hanya mengevaluasi kesiapan saat ini, Inspektorat Jenderal juga mendorong agar persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 dilakukan lebih cepat.
Mulyadi menyebut, seluruh tahapan harus dipersiapkan dengan matang, termasuk aspek istitaah kesehatan calon jemaah haji.
Menurutnya, pengawasan akan dilakukan sejak tahapan awal hingga seluruh proses selesai.
“Demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, Inspektorat Jenderal akan mengawasi kinerja dan keuangan kementerian melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan bentuk pengawasan lainnya,” pungkas Mulyadi.
Dengan pengawasan sejak dini tersebut, proses peralihan aset diharapkan tidak berhenti sebatas penyelesaian administrasi, tetapi benar-benar mampu memperkuat fasilitas pelayanan haji sekaligus memberikan manfaat bagi jemaah dan masyarakat Sumatera Barat. []
Editor : Redaksi
