JAKARTA — Pemerintah pusat dan daerah diminta tidak berjalan sendiri-sendiri dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Kolaborasi, kekompakan, serta kesamaan arah kebijakan dinilai menjadi kunci agar berbagai program pemerintah benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Penegasan itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago saat memberikan arahan dalam Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Berprestasi Batch II Wilayah Papua, di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Djamari mengapresiasi kinerja para kepala daerah di Papua yang dinilai telah berupaya menerjemahkan dan menjalankan berbagai program nasional di wilayah masing-masing.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari adanya kerja sama di tingkat daerah serta kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Apa yang dicapai oleh pemerintah daerah sekarang ini adalah bukti adanya kerja sama di lingkungan daerah serta pemahaman yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang program-program pemerintah,” ujar Djamari.
Ia menegaskan, koordinasi tidak cukup hanya dibangun antara pemerintah pusat dan daerah. Kekompakan juga harus tumbuh di internal pemerintahan daerah, mulai dari kepala daerah, wakil kepala daerah, Forkopimda hingga masyarakat.
Djamari menilai, berbagai persoalan pembangunan memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda sehingga membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Karena itu, budaya kerja sama harus terus diperkuat.
“Kekompakan ini harus kita jaga karena tidak ada pekerjaan sekecil apa pun yang tidak memerlukan kerja sama. Kita hanya bisa melakukannya dengan bekerja sama,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan bahwa seluruh program pemerintah pada akhirnya memiliki tujuan yang sama, yakni meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
“Kepala daerah dan pemerintah pusat, semuanya bekerja demi kesejahteraan bangsa dan negara kita. Mari kita bersama-sama bekerja untuk mengabdi kepada bangsa ini agar masyarakat kita hidup sejahtera,” pungkasnya.
Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Muhammad Tito Karnavian dalam kesempatan yang sama menjelaskan, apresiasi kinerja pemerintah daerah Batch II Wilayah Papua kali ini menitikberatkan pada pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM).
Aspek yang dinilai mencakup sejumlah kebutuhan dasar masyarakat, antara lain sektor perumahan, pendidikan dan kesehatan. Penilaian juga memasukkan aspek penanganan sampah serta implementasi program Indonesia ASRI yang mencakup lingkungan yang aman, sehat, resik dan indah.
“Kali ini kita mengambil yang memang standar pelayanan minimal, yaitu masalah perumahan, pendidikan, kesehatan, ditambah dengan arahan beliau, yaitu penanganan masalah sampah dan Indonesia ASRI,” kata Tito.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta para gubernur, bupati dan wali kota dari wilayah Papua.
Apresiasi tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintah daerah agar semakin efektif menjalankan pelayanan publik sekaligus memastikan program pembangunan nasional memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. []
Editor : Redaksi
