SIGLI — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie terus memacu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi (PRR) pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah. Koordinasi lintas sektor diperkuat agar proses pemulihan infrastruktur hingga sektor pertanian dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat segera dituntaskan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi Satgas PRR Kabupaten Pidie yang berlangsung di Ruang Rapat Sekda Pidie, Kamis (3/9/2026). Rapat dibuka Asisten II Setdakab Pidie, Apriadi, S.Sos., dan turut dihadiri Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., perwakilan Tim Satgas PRR Kementerian Dalam Negeri RI untuk wilayah penanganan pascabencana di Aceh, serta sejumlah SKPK terkait di lingkungan Pemkab Pidie.
Rapat menjadi ruang evaluasi terhadap perkembangan penanganan pascabencana, mulai dari infrastruktur, pertanian, perumahan hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak.
Asisten II Setdakab Pidie, Apriadi, menegaskan bahwa percepatan PRR membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang konsisten antarinstansi. Menurutnya, setiap program yang telah direncanakan harus segera ditindaklanjuti sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Koordinasi dan komunikasi harus terus diperkuat agar program yang telah direncanakan dapat segera direalisasikan,” menjadi penekanan dalam rapat tersebut.
Sementara itu, Dr. Imran menyampaikan bahwa proses sinkronisasi program dengan kementerian dan lembaga terkait terus dilakukan. Ia menyebut, pada 22 Juli 2026 telah dilaksanakan sinkronisasi RDRP, sementara saat ini terdapat tujuh kementerian/lembaga yang telah memegang DIPA untuk mendukung pelaksanaan program PRR tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Pidie juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan pemerintah pusat melalui balai dalam penanganan sejumlah titik terdampak bencana, terutama pada kawasan Krueng Baro dan Krueng Tiro.
Dari total 21 titik terdampak di Krueng Baro, sebanyak 9 titik telah tertangani. Sementara di Krueng Tiro, dari 12 titik yang menjadi perhatian, 9 titik di antaranya juga telah tertangani.
Meski demikian, Pemkab Pidie berharap penanganan tidak berhenti pada titik-titik tertentu saja. Penanganan diharapkan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir, sehingga persoalan banjir yang selama ini terjadi setiap tahun dapat ditekan secara lebih permanen.
Sektor pertanian juga menjadi salah satu fokus utama dalam percepatan pemulihan pascabencana. Kerusakan lahan kategori ringan dan sedang ditargetkan dapat ditangani dan diselesaikan pada tahun 2026.
Selain perbaikan lahan, dukungan terhadap petani juga dilakukan melalui penyediaan benih padi. Namun, apabila kondisi lahan belum memungkinkan untuk kembali ditanami padi, pemerintah membuka peluang untuk mengembangkan tanaman alternatif seperti jagung dan kacang-kacangan.
Langkah tersebut dinilai penting agar lahan pertanian tetap produktif sembari menunggu kondisi lahan kembali normal.
Pemkab Pidie menegaskan komitmennya untuk terus mengawal seluruh tahapan PRR agar berjalan cepat, tepat sasaran dan maksimal.
Percepatan tersebut diharapkan tidak sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan fisik, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak bencana dapat segera kembali menjalankan aktivitas dan kehidupan secara normal.
Pemulihan Pidie kini bukan hanya soal membangun kembali yang rusak, tetapi juga memastikan kawasan yang selama ini rawan terdampak bencana menjadi lebih tangguh menghadapi ancaman serupa di masa mendatang. []
Editor : Wahyu
