Jakarta : Ketua Umum Solidaritas Pemersatu Bangsa Indonesia (SPBI), Dr. Iswadi, M.Pd, menyampaikan dukungan penuh terhadap sikap para Guru Besar Universitas Indonesia (UI) yang mengkritisi kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang dinilai tidak sejalan dengan kaidah ilmiah. Dalam pernyataannya, Dr. Iswadi menilai bahwa kebijakan kesehatan, khususnya yang berkaitan langsung dengan hajat hidup masyarakat luas, harus berpijak pada dasar ilmu pengetahuan yang kuat, serta melibatkan masukan dari para pakar dan akademisi yang memiliki kompetensi di bidangnya.
Menurutnya, sikap kritis para Guru Besar UI menunjukkan bahwa masih ada kepedulian dan keberanian intelektual dalam menjaga marwah ilmu pengetahuan serta integritas dalam membangun kebijakan publik yang sehat. Dalam sistem demokrasi yang sehat, keterlibatan akademisi dalam pengambilan kebijakan merupakan bentuk kontribusi penting untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan politik atau ekonomi semata, tetapi berpihak pada kepentingan rakyat berdasarkan data dan fakta ilmiah.
"Ketika para Guru Besar berbicara, itu bukan sekadar opini biasa. Mereka berbicara berdasarkan pengalaman akademik, penelitian, dan kajian yang panjang. Sudah selayaknya pemerintah mendengar dan mempertimbangkan suara mereka," ujar Dr. Iswadi dalam keterangan tertulis yang diterima media.
Ia menyoroti bahwa dalam beberapa bulan terakhir, muncul berbagai kebijakan dari Kemenkes yang menuai kritik dari masyarakat dan kalangan akademik. Salah satunya adalah kebijakan transformasi sistem kesehatan nasional yang dinilai kurang melibatkan pemangku kepentingan utama, termasuk para akademisi dari universitas-universitas terkemuka di Indonesia. Beberapa kebijakan bahkan dianggap terburu-buru dan tidak melalui proses kajian yang matang.
Dr. Iswadi menegaskan bahwa dalam bidang kesehatan, setiap keputusan dan regulasi harus benar-benar diuji secara ilmiah dan memiliki landasan akademik yang kuat. Kesalahan dalam membuat kebijakan kesehatan dapat berdampak langsung pada kualitas layanan kesehatan, keselamatan pasien, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ia juga menyatakan bahwa kritik para Guru Besar UI harusnya dilihat sebagai masukan yang membangun, bukan sebagai ancaman terhadap legitimasi pemerintah. Pemerintah seharusnya menjadikan kritik tersebut sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan mereka dalam merancang kebijakan publik, khususnya di bidang kesehatan yang sangat sensitif dan menyangkut kehidupan masyarakat luas.
"Saya khawatir jika kritik dari akademisi diabaikan, maka kita akan melihat dampak jangka panjang berupa kerusakan sistem kesehatan nasional yang sulit diperbaiki. Pemerintah perlu rendah hati untuk mendengar dan membuka ruang dialog yang sehat dengan para ilmuwan," lanjutnya.
Sebagai organisasi kemasyarakatan yang peduli terhadap masa depan bangsa, SPBI mendukung terbentuknya forum dialog antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil agar kebijakan-kebijakan strategis dapat dirumuskan secara inklusif, transparan, dan akuntabel. Dr. Iswadi menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif dalam mengelola negara, termasuk dalam hal penyusunan kebijakan publik.
Lebih lanjut, Dr. Iswadi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap tendensi pelemahan peran akademisi dalam ruang publik. Menurutnya, demokrasi akan melemah jika intelektual dikerdilkan atau bahkan dibungkam. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga ruang akademik tetap bebas dan kritis, sebagai pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan kebijakan publik.
"Jika kita ingin membangun Indonesia yang maju dan berkeadaban, kita harus membangun tradisi kebijakan yang berbasis ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan kehendak segelintir elite semata. Para guru besar, akademisi, dan peneliti harus dilibatkan sejak awal dalam proses perumusan kebijakan," tegasnya.
Dr. Iswadi juga berharap Presiden RI Prabowo Subianto turut menaruh perhatian terhadap pernyataan Guru Besar UI, serta melakukan langkah evaluatif terhadap kementerian terkait, agar tidak terjadi bias kebijakan yang dapat merugikan masyarakat luas. Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa sejarah telah membuktikan bahwa negara-negara yang menghormati ilmu pengetahuan dan menjadikan sains sebagai dasar pengambilan keputusan adalah negara-negara yang berhasil membangun kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan demikian pungkas Alumni Program Doktoral Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta tersebut(**)
