BANDA ACEH — Direktur Forum Bangun Investasi Aceh, M. Nur, S.H, menilai kehadiran negara dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera belum sepenuhnya mampu mengembalikan kewibawaan bangsa. Meski pemerintah telah bergerak melalui berbagai aksi cepat di lapangan, ia menilai pemulihan masih jauh dari harapan masyarakat terdampak.
Sejumlah kementerian telah menurunkan program bantuan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyalurkan Rp17 miliar untuk biaya hidup mahasiswa dan dosen terdampak. Bantuan itu menjangkau 15.833 mahasiswa PIP, 3.100 mahasiswa ADik, dan 554 dosen dengan skema bantuan bulanan selama 2–3 bulan.
Di sektor infrastruktur dasar, Kementerian Pekerjaan Umum tengah memulihkan sistem air minum dan sanitasi. Di Aceh Tamiang, tiga sistem penyediaan air minum ditargetkan rampung dalam tiga bulan. Sebanyak 334 unit sarana sanitasi sementara telah disalurkan, sementara 1.130 personel dan 872 alat berat dikerahkan di tiga provinsi. Kementerian PU juga mencatat kebutuhan 69 jembatan Bailey untuk memulihkan akses transportasi.
Di sektor pemukiman, pemerintah mulai membangun hunian tetap sebagai solusi jangka panjang. Pada tahap awal, 2.603 unit rumah ditargetkan terbangun, dengan realisasi awal di Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, dan Tapanuli Utara.
Untuk energi, Kementerian ESDM melaporkan bahwa hingga 18 Desember 2025, 274.419 pelanggan di Sumatera Barat kembali menikmati aliran listrik. Hanya 145 pelanggan yang belum tersambung akibat kendala teknis di wilayah tertentu.
Menurut M. Nur, sejak awal bencana negara telah mengerahkan TNI-Polri, alat berat, serta membuka akses distribusi bantuan. Namun, hampir satu bulan berlalu, ia menilai masyarakat belum merasakan kehadiran negara secara optimal. “Yang ditunggu masyarakat adalah penyelesaian cepat: perumahan, pemulihan sawah, perbaikan jalan, dan jaminan ekonomi,” ujarnya.
Ia menekankan penanganan bencana tak boleh setengah hati. Negara, kata dia, harus bekerja berkelanjutan, termasuk mempertimbangkan pencabutan sejumlah konsesi perkebunan sawit di wilayah rawan bencana seperti Aceh Tamiang, Aceh Utara, Bireuen, dan Bener Meriah yang dinilai mengalami kerusakan hutan paling parah.
Jika pemulihan ekonomi lambat, ia mengingatkan potensi lahirnya masalah baru. “Mata pencaharian hilang, pertanian rusak, infrastruktur lumpuh. Ini bisa melahirkan kemiskinan baru,” kata M. Nur.
Meski status bencana nasional tak lagi menjadi perdebatan, ia menilai negara tetap harus menunjukkan kewibawaannya dengan memaksimalkan APBN dan dukungan pusat, mengingat kapasitas anggaran daerah terbatas. Ia juga menegaskan narasi bahwa negara belum bekerja adalah keliru. “Ribuan personel bekerja siang dan malam. Itu patut diapresiasi,” katanya.
Namun, ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya bergerak setelah kritik publik muncul. “Negara harus cepat, konsisten, dan transparan. Masyarakat butuh kepastian, bukan sekadar penegasan bahwa negara hadir,” ujarnya.
M. Nur menutup dengan menegaskan bahwa penanganan bencana Sumatera adalah tanggung jawab negara sepenuhnya bukan hanya untuk memulihkan kehidupan warga, tetapi juga untuk menjaga kewibawaan bangsa. []
