SIGLI – Ruang farmasi RSUD Tgk Abdullah Syafii Mutiara Timur, Pidie, lengang. Rak obat untuk pasien rawat jalan banyak kosong, Senin 20/4/2026. Pasien pulang hanya bawa selembar resep. “Disuruh beli di luar,” kata Sulaiman (45) warga Tangse.
Istri Sulaiman baru selesai periksa paru. Dokter sudah tulis resep, tapi apotek rumah sakit tak punya stok. “Obat TBC-nya nggak ada. Kami harus cari ke apotek kota. Ongkos saja habis Rp50 ribu,” ujarnya.
Nurhayati, 38, warga Indrajaya, alami hal sama. Ayahnya pasien penyakit dalam tak dapat obat lengkap. “Tiga jenis obat kosong. Padahal kontrol rutin. Kalau telat minum, kambuh lagi,” katanya sambil menunjukkan resep.
Kekosongan obat jadi sorotan karena menyangkut terapi pasien. Pengamat kesehatan, Firman, menegaskan kesinambungan pengobatan bergantung pada stok. “Putus obat sehari saja bisa gagal terapi. Manajemen logistik RS harus dibenahi,” tegasnya.
Masalah tak berhenti di farmasi. Seorang pegawai paruh waktu yang minta namanya dirahasiakan mengaku jasa belum dibayar sejak Januari 2026. “Sudah 4 bulan. Kami kerja, tapi belum ada kejelasan,” ujarnya.
Pengamat kebijakan publik, Rahmad, menilai persoalan berlapis ini butuh audit menyeluruh. “Obat kosong, jasa nunggak. Ini indikator tata kelola bermasalah. Inspektorat wajib turun,” kata Rahmad.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjamin hak warga atas pelayanan bermutu. UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mewajibkan RS sediakan obat sesuai standar. Jika lalai, sanksi administratif menanti.
Hingga berita ini ditulis, manajemen RSUD TAS Mutim belum beri keterangan resmi. Telepon Direktur dan Humas tak diangkat. Upaya konfirmasi lewat pesan WhatsApp belum dibalas.
Desakan agar Inspektorat Pidie audit keuangan dan klaim BPJS menguat. Publik minta langkah konkret, bukan sekadar klarifikasi. Kepercayaan pada RS daerah jadi taruhannya. [id69/WAHYU]
