BENER MERIAH – Rencana Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menutup akses Jalan Enang-Enang yang menjadi penghubung vital antara kawasan pesisir Aceh dan Dataran Tinggi Gayo menuai gelombang penolakan.
Kebijakan tersebut dinilai dapat kembali menyulitkan masyarakat yang selama ini bergantung pada jalur tersebut, terutama setelah warga secara swadaya membuka akses yang sempat terputus akibat bencana banjir dan longsor.
Juru Bicara Sekretariat Bersama (SEKBER) Aceh Relawan Pemenangan Mualem–Dek Fadh Provinsi Aceh, Mustafaruddin alias Nyak Din, meminta BPJN Aceh tidak mengambil keputusan sepihak yang justru berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat Gayo.
Menurutnya, Jalan Enang-Enang bukan sekadar jalur penghubung, tetapi menjadi urat nadi bagi aktivitas ekonomi, distribusi kebutuhan masyarakat, serta mobilitas warga antarwilayah.
“Jangan lukai hati rakyat Gayo yang sudah berjuang membuka jalan dengan tenaga dan biaya sendiri. Masyarakat bergerak karena menunggu terlalu lama kehadiran pemerintah,” ujar Nyak Din, Selasa (24/6/2026).
Ia menyebut, setelah akses utama terganggu hampir satu tahun pascabencana, masyarakat akhirnya berinisiatif mengumpulkan dana dan bergotong royong membuka kembali jalur tersebut agar roda ekonomi tetap berjalan.
“Pertanyaannya, selama masyarakat berjuang membuka akses, ke mana pemerintah? Seharusnya negara hadir ketika rakyat membutuhkan, bukan datang hanya untuk menutup kembali akses yang sudah diperjuangkan,” tegasnya.
Alasan Keselamatan Jadi Sorotan
Sebelumnya, BPJN Aceh menyampaikan rencana penghentian penggunaan jalur Enang-Enang dengan alasan faktor keselamatan. Kondisi lereng, badan jalan, serta jembatan yang mengalami kemiringan disebut masih memiliki risiko bagi pengguna jalan.
Sebagai alternatif, pengguna jalan diarahkan melewati jalur Werlah.
Namun, keputusan tersebut mendapat sorotan dari masyarakat karena jalur alternatif itu dinilai belum tentu lebih aman maupun lebih efektif dibandingkan Jalan Enang-Enang yang sudah dibuka secara swadaya.
Nyak Din mempertanyakan langkah pemerintah apabila penutupan tersebut tidak diikuti solusi nyata.
“Kalau memang ada persoalan teknis, lakukan perbaikan. Jangan hanya menutup akses yang dibutuhkan masyarakat tanpa memberikan jalan keluar yang jelas,” katanya.
Ia menegaskan, keselamatan pengguna jalan memang harus menjadi perhatian utama, tetapi pemerintah juga harus menunjukkan langkah cepat agar jalur tersebut kembali aman dan layak digunakan.
SEKBER Soroti Lambannya Penanganan
Sekretaris Jenderal SEKBER Aceh Relawan Mualem–Dek Fadh, Irwan Syahputra alias Syech Wan, turut menyampaikan kritik terhadap lambannya penanganan infrastruktur strategis tersebut.
Ia menilai polemik Jalan Enang-Enang menunjukkan lemahnya respons dalam menangani kebutuhan masyarakat pascabencana.
“Ketika masyarakat membuka akses agar ekonomi tetap bergerak, lalu jalan itu ditutup kembali tanpa solusi yang jelas, tentu ini menimbulkan kekecewaan,” ujar Syech Wan.
Menurutnya, Jalan Lintas Tengah Aceh memiliki posisi strategis karena menjadi jalur utama penghubung ekonomi antara wilayah pesisir dengan kawasan Gayo.
“Ini bukan hanya soal jalan, tetapi soal kehidupan masyarakat. Ada petani, pedagang, distribusi barang, dan kebutuhan warga yang bergantung pada jalur ini,” katanya.
Ia meminta pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum melakukan evaluasi terhadap penanganan infrastruktur tersebut serta mendorong langkah percepatan di lapangan.
Masyarakat Menanti Kepastian
Di tengah polemik penutupan Jalan Enang-Enang, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya mengambil langkah pembatasan, tetapi segera menghadirkan solusi permanen.
Warga meminta perbaikan dan pembangunan jalur tersebut dipercepat agar akses dapat digunakan secara aman, resmi, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Rakyat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Masyarakat hanya ingin negara hadir dan menyelesaikan persoalan yang sudah lama mereka hadapi,” pungkas Nyak Din.
Hingga kini, masyarakat masih menunggu langkah konkret BPJN Aceh terkait masa depan Jalan Enang-Enang yang menjadi jalur penting bagi konektivitas dan perekonomian masyarakat Gayo serta wilayah pesisir Aceh. [Red]
