Redelong – Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terus mempercepat proses pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah tersebut sejak November 2025 hingga awal 2026. Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi fokus utama dalam rangka mengembalikan kondisi masyarakat dan infrastruktur yang terdampak.
Hal itu dibahas dalam Rapat Monitoring, Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah, Kamis (25/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Hadir dalam kegiatan itu Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Riswandika Putra, S.STP., M.A.P., Plt. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB Dr. Asep Supriatna, S.E., M.M., Tim Satgas PRR Aceh Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., Hakim Pengadilan Negeri Bener Meriah Jantrio Parhusip, S.H., serta perwakilan Kejaksaan Negeri, Polres dan Kodim 0119/Bener Meriah.
Dalam rapat tersebut terungkap berbagai perkembangan penanganan pasca bencana berupa banjir bandang, tanah longsor, dan angin kencang. Saat ini, Kabupaten Bener Meriah masih berada dalam status Transisi Darurat Menuju Pemulihan guna mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Pada sektor perumahan, pemerintah telah melakukan pendataan terhadap 1.411 unit rumah terdampak berdasarkan data by name by address. Sementara pembangunan Hunian Sementara (Huntara) telah selesai 100 persen dengan kapasitas mencapai 914 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di sejumlah lokasi.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah melalui Dinas Sosial telah menyalurkan bantuan stimulan Huntara sebesar Rp2,742 miliar kepada 914 KK dengan realisasi mencapai 100 persen. Bantuan stimulan ekonomi sebesar Rp4,57 miliar juga telah diberikan kepada 914 KK, masing-masing menerima Rp5 juta.
Di sektor sosial, bantuan Jaminan Hidup (Jadup) telah disalurkan kepada 5.147 jiwa dengan total nilai Rp2,316 miliar.
Sedangkan bantuan Jaminan Kematian diberikan kepada ahli waris 33 korban meninggal dunia dengan total santunan Rp495 juta.
Untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Tahap I, pemerintah merencanakan pembangunan sebanyak 807 unit dan saat ini masih dalam proses survei lokasi. Namun, kendala utama yang masih dihadapi adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan Huntap secara terpusat.
Sementara Huntap Tahap II telah memasuki tahap uji publik terhadap 810 data calon penerima bantuan, dengan sebanyak 520 unit dinyatakan memenuhi syarat.
Pada bidang infrastruktur, pemerintah telah melakukan penanganan darurat terhadap 32 ruas jalan dan 15 unit jembatan yang terdampak bencana. Kebutuhan anggaran untuk rekonstruksi jalan dan jembatan diperkirakan mencapai triliunan rupiah, mencakup kewenangan jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten.
Sektor sumber daya air juga menjadi perhatian, dengan telah dilakukannya normalisasi Sungai Wih Gile dan Sungai Weh Lampahan, serta penanganan darurat jaringan irigasi Blang Rongka. Meski demikian, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi masih cukup besar untuk mendukung pemulihan sektor pertanian masyarakat.
Selain infrastruktur, pemerintah juga memberi perhatian terhadap sektor pendidikan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan perdagangan. Tercatat kerusakan lahan sawah mencapai 77,88 hektare, lahan perkebunan terdampak 3.942,11 hektare, serta tambak/kolam terdampak seluas 49,61 hektare yang masih membutuhkan penanganan lanjutan.
Di sektor perdagangan, Pasar Rakyat Simpang Tiga mengalami kerusakan berat pada sejumlah fasilitas utama sehingga direkomendasikan untuk direlokasi. Sementara Pasar Buntul dan Pasar Lampahan membutuhkan rehabilitasi agar aktivitas ekonomi masyarakat kembali pulih.
Plt. Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial, Ekonomi dan Sumber Daya Alam BNPB, Dr. Asep Supriatna, dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam mempercepat proses pemulihan.
“Seluruh pihak diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi agar program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan tepat waktu, tepat sasaran, serta akuntabel demi percepatan pemulihan masyarakat terdampak,” ujarnya.
Melalui rapat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bener Meriah bersama BNPB, Pemerintah Aceh, dan seluruh pemangku kepentingan menyatakan komitmennya untuk terus mempercepat pemulihan pasca bencana, sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas normal dan pembangunan daerah kembali berjalan. [Red]
