Jakarta – Pemerintah Aceh terus memperkuat langkah dalam mengawal implementasi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki. Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, menghadiri pertemuan bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wagub Aceh didampingi Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Jamaluddin, serta Staf Khusus Gubernur Aceh, T. Irsyadi. Pertemuan berlangsung hangat dan konstruktif sebagai bagian dari koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh dalam membahas sejumlah agenda strategis terkait implementasi MoU Helsinki.
Ketua BRA, Jamaluddin, mengungkapkan bahwa salah satu poin utama yang dibahas adalah implementasi butir 3.2.5 MoU Helsinki, yang menyangkut pemenuhan hak-hak mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), tahanan politik (tapol), narapidana politik (napol), masyarakat korban konflik, hingga korban dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pada masa lalu.
Menurutnya, pembahasan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh yang telah terpelihara selama lebih dari dua dekade sejak penandatanganan MoU Helsinki pada 2005.
"Implementasi butir-butir kesepakatan damai menjadi fondasi penting dalam memperkuat perdamaian sekaligus memastikan hak-hak masyarakat yang terdampak konflik dapat terus diperhatikan," ujar Jamaluddin.
Selain membahas implementasi MoU Helsinki, pertemuan juga menjadi forum koordinasi untuk mendorong penyelesaian berbagai agenda yang masih menjadi amanat kesepakatan damai antara Pemerintah Indonesia dan Aceh.
Sementara itu, Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Pusat, khususnya melalui Sekretariat Negara, yang terus membuka ruang komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dalam mengawal pelaksanaan butir-butir MoU Helsinki.
Ia berharap sinergi yang terus terjalin tersebut tidak hanya memperkokoh perdamaian yang telah diraih, tetapi juga mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Aceh secara menyeluruh.
Pertemuan itu menjadi bukti komitmen bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh untuk terus menjaga komunikasi, memperkuat koordinasi, serta memastikan implementasi MoU Helsinki berjalan sesuai amanat perjanjian damai dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [Red]
