PIDIE — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program prioritas pemerintah masih menyisakan tanda tanya bagi masyarakat di Kecamatan Kembang Tanjong, Kabupaten Pidie, Aceh.
Di tengah pelaksanaan MBG yang terus berjalan di berbagai daerah, masyarakat di 14 desa dan 12 sekolah di Kecamatan Kembang Tanjong disebut hingga kini belum merasakan program tersebut.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Bukan hanya orang tua siswa yang menanti kepastian, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui dan keluarga yang memiliki balita yang berharap program pemenuhan gizi tersebut dapat segera menjangkau wilayah mereka.
Data Ada, Tapi Masyarakat Masih Menunggu
Berdasarkan data ibu hamil, ibu menyusui dan balita tahun 2026 yang ditampilkan untuk wilayah Kembang Tanjong, tercatat sebanyak 60 ibu hamil dan 125 ibu menyusui.
Jumlah balita yang masuk dalam pendataan juga mencapai 570 anak.
Angka tersebut bukan sekadar data di atas kertas. Di baliknya terdapat ibu yang tengah mengandung, ibu yang sedang menyusui serta anak-anak usia dini yang membutuhkan asupan gizi untuk mendukung tumbuh kembang mereka.
Karena itu, masyarakat mempertanyakan mengapa program MBG yang bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan gizi belum dirasakan secara merata di wilayah tersebut.
Jika data kelompok sasaran sudah tersedia, masyarakat tentu berharap ada kejelasan mengenai kapan program mulai diberikan dan bagaimana mekanisme pendistribusiannya.
12 Sekolah Menanti Kepastian
Persoalan serupa juga dirasakan oleh 12 sekolah di Kecamatan Kembang Tanjong yang disebut belum mendapatkan program MBG, diantaranya :
- RA nurul islami Aron
- RA Nurul Mukmin Gp. Asan
- RA Al Hidayah Tgk Pasie Mns. Krueng
- RA Miftahul Jannah Lancang
- Paud Rahma Jurong Mesjid
- Paud Nurussalam Lamkawe
- Paud Salba Taib Keurumbok
- TK Jurong Mesjid
- SMK Al Aziziyah Reung-Reung
- SD Negeri Pasie Lhok
- SD Negeri Jeumeurang
- SD Negeri Pusong
Para siswa dan guru masih menunggu kepastian mengenai kapan makanan bergizi tersebut mulai didistribusikan ke sekolah mereka.
Bagi siswa, MBG diharapkan bukan sekadar makanan tambahan, melainkan salah satu bentuk dukungan terhadap kebutuhan gizi selama mengikuti kegiatan belajar mengajar.
Sementara bagi pihak sekolah, kepastian sangat dibutuhkan agar mereka dapat memberikan informasi yang benar kepada siswa dan orang tua.
Sejumlah kepala sekolah disebut telah mempertanyakan persoalan tersebut kepada pihak pengelola dapur MBG di wilayah Kembang Tanjong. Namun, masyarakat masih menunggu jawaban yang benar-benar memberikan kepastian.
Kader Posyandu Turut Bertanya
Pertanyaan mengenai MBG juga datang dari para kader Posyandu yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat desa.
Kader Posyandu mengetahui kondisi ibu hamil, ibu menyusui dan balita di wilayah masing-masing. Mereka juga menjadi salah satu pihak yang kerap memberikan edukasi mengenai pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu dan anak.
Karena itu, muncul harapan agar kelompok sasaran di desa-desa yang belum menerima MBG mendapatkan penjelasan mengenai tahapan maupun kendala yang menyebabkan program tersebut belum berjalan.
Masyarakat mengaku dapat memahami apabila terdapat kendala teknis atau tahapan yang harus dilalui. Namun, yang mereka harapkan adalah kepastian dan keterbukaan informasi.
Jangan Sampai Masyarakat Hanya Menunggu
Pertanyaan yang kini muncul sederhana: apa yang menyebabkan 14 desa dan 12 sekolah tersebut belum mendapatkan MBG?
Apakah berkaitan dengan kapasitas dapur?
Apakah distribusi belum menjangkau seluruh wilayah?
Ataukah masih ada persoalan teknis lainnya?
Masyarakat berharap seluruh pertanyaan tersebut dapat dijawab secara terbuka oleh pihak terkait.
Sebab, program yang menggunakan sumber daya negara dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat semestinya memiliki mekanisme yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Masyarakat tidak meminta perlakuan khusus. Mereka hanya berharap adanya pemerataan sehingga anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan balita di wilayah mereka tidak tertinggal dari penerima manfaat di daerah lain.
“Pak Prabowo, Kapan MBG Sampai ke Desa Kami?”
Harapan masyarakat Kembang Tanjong pada akhirnya tertuju kepada pemerintah agar persoalan tersebut mendapat perhatian.
Keberhasilan program MBG bukan hanya soal berapa banyak dapur yang telah berdiri atau berapa banyak porsi makanan yang telah dibagikan.
Lebih dari itu, keberhasilan juga dapat dilihat dari sejauh mana program tersebut benar-benar mampu menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran, termasuk mereka yang berada di desa-desa.
Masyarakat Kembang Tanjong pun berharap tidak ada kelompok yang hanya menjadi penonton ketika program pemenuhan gizi tersebut berjalan di tempat lain.
“Pak Prabowo, kapan MBG sampai ke desa kami?”
Pertanyaan itu kini menjadi suara masyarakat yang masih menunggu.
Mereka tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin program pemerintah yang ditujukan untuk pemenuhan gizi benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat.
14 desa, 12 sekolah, ratusan balita, ibu hamil dan ibu menyusui masih menanti kepastian.
Kini masyarakat menunggu jawaban dari pemerintah daerah, pihak pelaksana MBG dan pengelola dapur MBG.
Sampai kapan warga Kembang Tanjong harus menunggu?
Editor : Redaksi
