MEUREUDU – Bhabinkamtibmas jajaran Polres Pidie Jaya turun langsung ke desa-desa untuk mendampingi warga kurang mampu dalam memperoleh informasi dan akses terhadap Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) pemerintah pusat untuk tahun 2027.
Pendampingan tersebut menyasar masyarakat yang membutuhkan akses terhadap program bantuan sosial, termasuk bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH), dengan tetap mengacu pada kriteria serta mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Di lapangan, Bhabinkamtibmas berkoordinasi dengan masyarakat dan perangkat desa untuk membantu proses pendataan warga yang dinilai membutuhkan. Warga juga diberikan penjelasan mengenai tahapan pendaftaran, persyaratan serta ketentuan yang harus dipenuhi untuk dapat diusulkan sebagai penerima manfaat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari peran Bhabinkamtibmas yang tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga membangun komunikasi dan membantu masyarakat memperoleh informasi mengenai pelayanan serta program pemerintah.
Kapolres Pidie Jaya AKBP Tendri Wardi, S.Pt., S.I.K., M.H., melalui jajaran Bhabinkamtibmas, menekankan pentingnya kehadiran personel di tengah masyarakat. Menurutnya, komunikasi yang aktif dengan warga dan perangkat gampong diperlukan agar berbagai persoalan masyarakat dapat diketahui serta dikoordinasikan dengan pihak terkait.
Pendampingan terhadap program perlindungan sosial juga diharapkan dapat membantu warga memahami mekanisme yang berlaku sehingga proses pendataan tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap berdasarkan ketentuan pemerintah.
Polres Pidie Jaya memastikan keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sosial kemasyarakatan terus diperkuat. Kehadiran personel di tingkat gampong diharapkan mampu menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa dan instansi terkait.
Untuk program Perlinsos 2027, warga yang ingin memperoleh bantuan tetap harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan. Proses pendataan, verifikasi, serta penetapan penerima manfaat dilakukan melalui mekanisme resmi pemerintah.
Dengan pendampingan tersebut, Bhabinkamtibmas diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi yang benar sekaligus mencegah kesalahpahaman terkait proses pengusulan penerima bantuan sosial. [Irza]
Editor : Wahyu
