PIDIE – Bupati Pidie, Sarjani Abdullah, mengambil langkah tegas dalam upaya meningkatkan kinerja birokrasi dengan membebastugaskan sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Pidie, Yusmadi, S.Pd., M.Pd., serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pidie, Muhammad Rabiul, S.T., M.T.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 887/109/KEP.33/2026 dan Nomor 887/108/KEP.33/2026. Kebijakan itu berlaku sejak 12 Juni 2026 hingga adanya keputusan lebih lanjut.
Juru Bicara Bupati Pidie, Andi Firdhaus, menjelaskan bahwa selama menjalani pembebasan sementara dari jabatan, kedua pejabat tersebut tetap memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pembenahan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
“Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan administratif serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan. Ini juga menjadi bentuk komitmen Bupati dalam menjaga profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor pendidikan dan penanggulangan bencana,” ujar Andi.
Ia menegaskan bahwa evaluasi terhadap pejabat merupakan hal yang wajar dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memastikan setiap perangkat daerah bekerja secara optimal sesuai tugas dan fungsinya.
Untuk menjamin kelancaran roda pemerintahan di kedua instansi tersebut, Bupati Pidie menunjuk Dr. Ismed, S.Pd., M.Pd., sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Disdikbud Pidie, sementara Sayuti, S.P., M.M., ditunjuk sebagai Plh Kepala BPBD Kabupaten Pidie.
Andi menambahkan, kebijakan tersebut bukan semata-mata bentuk sanksi, melainkan bagian dari mekanisme pembinaan aparatur sipil negara (ASN) yang bertujuan memperkuat kinerja birokrasi.
“Bupati berharap seluruh perangkat daerah dapat menjadikan langkah ini sebagai motivasi untuk meningkatkan disiplin, akuntabilitas, serta capaian program kerja yang berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Pidie, lanjut Andi, berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi terhadap seluruh jajaran pemerintahan guna memastikan program pembangunan daerah berjalan efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Evaluasi merupakan instrumen penting untuk memastikan pemerintahan berjalan lebih profesional, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutupnya.
