MEUREUDU – Pengurus Daerah Pelajar Islam Indonesia (PD PII) Kabupaten Pidie Jaya melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya. Organisasi pelajar tersebut menilai slogan "Perubahan" yang selama ini digaungkan pemerintah daerah tidak sejalan dengan kondisi nyata yang dirasakan masyarakat.
Ketua Umum PD PII Pidie Jaya, Yusril Mubarak, menegaskan bahwa hingga kini berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat pesisir dan pedalaman belum mendapatkan penanganan serius dari pemerintah daerah.
"Selama ini masyarakat terus disuguhi slogan perubahan. Namun kami bertanya, apa yang sebenarnya berubah? Kondisi masyarakat justru semakin memprihatinkan. Slogan itu jangan sampai hanya menjadi kosmetik politik tanpa bukti nyata," ujar Yusril dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/6/2026).
Menurutnya, salah satu persoalan yang paling mendesak adalah pendangkalan muara sungai di sejumlah wilayah pesisir Pidie Jaya. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas nelayan terganggu karena banyak perahu yang kesulitan keluar masuk muara untuk melaut.
"Muara yang dangkal membuat boat nelayan kandas. Ini bukan persoalan sepele karena menyangkut mata pencaharian masyarakat. Ribuan nelayan terdampak dan membutuhkan langkah cepat dari pemerintah," katanya.
Selain itu, PD PII juga menyoroti kondisi sungai di sejumlah kawasan pedalaman yang mengalami sedimentasi tinggi. Jika tidak segera ditangani melalui pengerukan, kondisi tersebut dikhawatirkan meningkatkan risiko banjir saat curah hujan tinggi.
Tak hanya itu, Yusril menyebut masih terdapat rumah warga korban bencana yang hingga kini belum sepenuhnya terbebas dari timbunan lumpur dan material banjir. Ia menilai proses penanganan pascabencana berjalan lambat dan belum menunjukkan hasil yang signifikan.
"Kami melihat masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan. Sungai mendangkal, muara tersumbat, dan rumah-rumah warga korban bencana masih membutuhkan perhatian serius. Pemerintah harus hadir dengan tindakan nyata, bukan hanya kegiatan seremonial," tegasnya.
PD PII Pidie Jaya mendesak pemerintah daerah untuk memprioritaskan anggaran pada program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Organisasi tersebut meminta agar pengerukan muara dan sungai segera dilakukan guna mengurangi dampak ekonomi dan ancaman bencana yang dihadapi warga.
"Kami berharap Bupati dan Wakil Bupati turun langsung melihat kondisi di lapangan. Keluhan nelayan dan korban bencana harus menjadi prioritas. Anggaran harus diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, bukan sekadar kegiatan seremonial," pungkas Yusril.
Kritik tersebut menjadi sorotan di tengah harapan masyarakat terhadap percepatan pembangunan dan penanganan berbagai persoalan infrastruktur pascabencana di Kabupaten Pidie Jaya. [Red]
