LANGSA – Pemerintah Aceh memperkuat langkah pemulihan ekonomi pascabencana dengan mengedepankan dua strategi utama, yakni pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi keuangan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Aceh di Hotel Harmoni, Kota Langsa, Senin (6/7/2026).
Pertemuan yang dihadiri para bupati dan wali kota se-Aceh itu mengusung tema "Sinergi Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Keuangan untuk Pemulihan Ekonomi Aceh Pasca Bencana." Tema tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun kembali perekonomian Aceh yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, M. Nasir menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi erat antardaerah dan lintas sektor.
"Pengendalian inflasi dan digitalisasi keuangan adalah dua agenda yang saling melengkapi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh," ujar M. Nasir.
Ia meminta seluruh TPID kabupaten/kota tidak hanya bergerak saat harga kebutuhan pokok melonjak, tetapi membangun sistem pengendalian yang bersifat preventif melalui perencanaan produksi, kelancaran distribusi, hingga penguatan cadangan pangan.
Menurutnya, daerah yang mengalami surplus produksi harus mampu menjadi penyangga bagi wilayah yang mengalami kekurangan pasokan agar disparitas harga dapat ditekan.
"Saya mengajak seluruh TPID untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah. Daerah yang mengalami surplus produksi harus mampu menjadi penyangga bagi daerah yang kekurangan pasokan agar disparitas harga dapat ditekan," tegasnya.
Selain fokus pada stabilitas harga, Sekda Aceh juga mendorong percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di seluruh kabupaten dan kota. Ia menilai digitalisasi transaksi pemerintah akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Tak hanya itu, digitalisasi juga diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi pelaku UMKM, petani, dan nelayan untuk terhubung dengan ekosistem ekonomi digital.
"Digitalisasi harus memberikan manfaat nyata. Kami berharap seluruh daerah terus mendorong inovasi layanan publik berbasis teknologi agar akuntabilitas dan optimalisasi pendapatan daerah dapat terus ditingkatkan," katanya.
M. Nasir berharap pertemuan tersebut menghasilkan berbagai kesepakatan strategis yang diwujudkan dalam program-program konkret dan terukur guna mempercepat pemulihan ekonomi Aceh.
Di akhir sambutannya, ia menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Perwakilan Aceh dan Lhokseumawe, OJK, serta seluruh perbankan yang selama ini terus bersinergi dengan Pemerintah Aceh dalam mendorong transformasi ekonomi daerah.
"Melalui sinergi ini, Pemerintah Aceh optimistis mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan pemulihan ekonomi pascabencana, sekaligus mempercepat langkah Aceh menuju daerah yang lebih maju dan sejahtera," pungkas M. Nasir. [Red]
