Jakarta — Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat pengawasan terhadap standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga 10 Agustus 2026, sebanyak 504 dapur MBG di berbagai daerah telah ditutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak dari sisi sanitasi.
Penutupan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan di daerah yang kemudian dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan kepada BGN.
Kepala BGN Sudaryono, yang akrab disapa Mas Dar, mengungkapkan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Khusus bersama Menteri Dalam Negeri dan kepala daerah se-Indonesia, Kamis (13/8/2026).
“Laporan per tanggal 10 kemarin, ada 504 dapur menurut laporan dari Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia yang dilaporkan melalui Kementerian Kesehatan. Ada 504 dapur yang kemudian kami tutup secara permanen karena dinyatakan tidak layak secara sanitasi,” ujar Sudaryono.
Selain ratusan dapur yang telah ditutup, BGN mencatat sekitar 3.000 dapur lainnya masih menjalani proses pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan di masing-masing daerah.
BGN menegaskan proses pemeriksaan harus dilakukan secara serius dan tidak boleh sekadar mengejar percepatan pelaksanaan program. Standar sanitasi dan keamanan pangan tetap menjadi syarat utama sebelum dapur dinyatakan layak beroperasi.
Sudaryono menekankan, persoalan keamanan pangan dalam program MBG menyangkut keselamatan para penerima manfaat, terutama anak-anak.
“Sisanya ada sekitar 3.000 yang saat ini sudah mendaftar, sekarang sedang dicek oleh Dinas Kesehatan masing-masing. Manakala tidak layak, maka mohon maaf, ini urusan nyawa seseorang, urusan nyawa anak-anak kita,” tegasnya.
BGN juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang ikut membantu melakukan pengawasan serta memastikan standar keamanan pangan dipenuhi oleh setiap dapur MBG.
Menurut Sudaryono, BGN tidak ingin kasus keracunan makanan terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Karena itu, prinsip zero tolerance terhadap kasus keracunan menjadi salah satu komitmen utama dalam pengawasan MBG.
“Kami sampaikan ungkapan apresiasi dan rasa terima kasih kami dari Badan Gizi Nasional. Yang intinya kami juga ingin menegaskan bahwa keinginan kami adalah zero tolerance terhadap adanya kasus keracunan kemudian di kemudian hari,” ujarnya.
Langkah penutupan dapur yang tidak memenuhi standar tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program MBG tidak hanya mengejar jumlah penerima manfaat, tetapi juga menempatkan kualitas, kebersihan, sanitasi, dan keselamatan pangan sebagai prioritas utama.
Dengan masih adanya ribuan dapur yang menjalani pemeriksaan, pengawasan di lapangan diperkirakan akan terus diperketat agar makanan yang disalurkan kepada masyarakat, khususnya anak-anak, benar-benar memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi. []
Editor : Redaksi
