MEUREUDU — Koordinator Nasional Pemuda Timur (Kornas Pemuda Timur) angkat bicara terkait aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Organisasi tersebut secara tegas menyatakan bahwa tidak ada kader maupun anggota Kornas Pemuda Timur yang terlibat dalam aksi tersebut. Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan informasi yang beredar sekaligus mencegah munculnya anggapan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari agenda resmi organisasi.
Kornas Pemuda Timur menegaskan, tidak pernah mengeluarkan arahan ataupun instruksi kepada kader dan anggotanya untuk mengikuti aksi di depan Gedung DPR RI pada hari tersebut.
“Seluruh kader dan anggota kami tidak terlibat dalam aksi 27 Agustus di depan Gedung DPR RI. Tidak ada arahan maupun keterlibatan resmi organisasi dalam kegiatan tersebut,” tegas Kornas Pemuda Timur.
Organisasi juga mengingatkan seluruh kader dan anggota agar tetap menjaga sikap serta tidak membawa nama Kornas Pemuda Timur dalam kegiatan yang berada di luar agenda resmi organisasi.
Menurut Kornas Pemuda Timur, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, setiap penyampaian pendapat harus dilakukan secara tertib, damai, bertanggung jawab, serta tetap menghormati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami mengimbau seluruh kader dan anggota untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban dan kondusivitas. Jangan sampai nama organisasi digunakan dalam kegiatan yang bukan merupakan agenda resmi,” demikian penegasan tersebut.
Kornas Pemuda Timur berharap masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta dapat membedakan antara sikap resmi organisasi dengan aktivitas yang dilakukan secara pribadi oleh individu di luar struktur dan agenda organisasi.
Dengan klarifikasi ini, Kornas Pemuda Timur kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga persatuan, ketertiban, serta kondusivitas masyarakat di tengah dinamika sosial dan politik yang berkembang.
Kornas Pemuda Timur menekankan bahwa setiap pernyataan maupun kegiatan yang mengatasnamakan organisasi harus terlebih dahulu memiliki dasar dan mandat resmi dari organisasi. []
Editor : Redaksi
