BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mulai menyiapkan langkah strategis untuk merevisi skema Plan of Development (PoD) Lapangan Gas Tengkulo di Wilayah Kerja South Andaman (Blok Andaman). Langkah ini dilakukan agar pengelolaan sumber daya migas tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Aceh.
Instruksi penyusunan revisi PoD tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), untuk segera dibahas bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).
Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir Syamaun, membenarkan arahan tersebut. Ia mengatakan Pemerintah Aceh akan segera menyiapkan skema revisi untuk kemudian dibahas bersama pihak terkait pada Selasa, 23 Juni 2026.
“Benar, arahan Pak Gubernur memang demikian. Kita segera menyiapkannya,” ujar Nasir di Banda Aceh, Minggu (21/06/2026).
Menurut Nasir, pembahasan revisi PoD akan melibatkan berbagai unsur agar keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan pembangunan Aceh.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan Gubernur Mualem bersama Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, di Jakarta pada 10 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, SKK Migas memberikan ruang bagi Pemerintah Aceh untuk mengusulkan revisi terhadap PoD Blok Andaman.
Nasir menegaskan, Pemerintah Aceh bukan menolak investasi Lapangan Gas Tengkulo South Andaman maupun keberadaan Mubadala Energy sebagai investor. Sebaliknya, Aceh tetap mendukung iklim investasi yang mampu memperkuat perekonomian daerah.
“Investasi akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Aceh, termasuk dalam upaya menekan kemiskinan dan membuka lapangan kerja,” jelasnya.
Ia menyebut revisi PoD tersebut diarahkan agar sejalan dengan visi pembangunan Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah, khususnya dalam mendorong hilirisasi industri yang juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional.
Dalam konsep yang didorong Pemerintah Aceh, gas dan kondensat dari Blok Andaman diharapkan dapat disalurkan langsung ke daratan (onshore pipelining) untuk kemudian diproses melalui Onshore Processing Facility (OPF) dengan memanfaatkan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun, Lhokseumawe.
Skema tersebut dinilai dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi ekonomi Aceh melalui tumbuhnya industri turunan, peningkatan aktivitas usaha, serta penyerapan tenaga kerja lokal.
“Fasilitas darat akan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah lebih besar dibandingkan fasilitas terapung yang berada jauh di laut,” kata Nasir.
Sebelumnya, PoD Lapangan Gas Tengkulo South Andaman yang telah ditetapkan Kementerian ESDM dan SKK Migas pada Maret 2026 mengatur pengolahan gas dan kondensat melalui fasilitas terapung FPSO (Floating Production Storage and Offloading) di wilayah South Andaman, kemudian dialirkan menuju ORF (Onshore Receiving Facilities) di KEK Arun melalui jaringan pipa bawah laut.
Dengan revisi PoD ini, Pemerintah Aceh berharap pengembangan Blok Andaman tidak hanya menjadi proyek migas, tetapi juga menjadi motor baru pertumbuhan industri dan ekonomi masyarakat Aceh. [Red]
