ACEH TIMUR – Tujuh bulan setelah banjir besar melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Timur, masyarakat terdampak, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mulai mempertanyakan realisasi bantuan yang hingga kini belum menunjukkan kejelasan. Bantuan berupa Jaminan Hidup (Jadup), stimulan, hingga bantuan pemulihan usaha dinilai berjalan lambat dan belum menjangkau seluruh korban.
Sejumlah pedagang mengaku masih berjuang memulihkan kondisi ekonomi pascabanjir. Namun, keterbatasan modal usaha membuat mereka kesulitan bangkit. Di tengah kondisi tersebut, bantuan yang selama ini dijanjikan belum juga diterima, sehingga menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
Salah seorang pedagang di Kota Idi Rayeuk yang meminta identitasnya disamarkan dengan inisial I mengatakan, para pelaku usaha sudah terlalu lama menunggu kepastian. Menurutnya, banyak pedagang yang mengalami kerugian besar akibat banjir dan hingga kini belum mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah.
"Kami sudah hampir tujuh bulan pascabanjir. Modal usaha sudah menipis, bahkan ada yang habis sama sekali. Sampai sekarang belum ada kejelasan kapan bantuan UMKM maupun bantuan korban banjir akan direalisasikan. Kami tidak tahu harus mengadu ke mana lagi," ujarnya, Rabu (17/6/2026).
Keluhan serupa disampaikan M, seorang pengusaha pangkas rambut di Aceh Timur. Ia mengaku kondisi usaha yang dijalankannya semakin sulit karena pendapatan belum sepenuhnya pulih, sementara modal usaha terus berkurang. Menurutnya, bantuan yang diharapkan dapat menjadi penyelamat bagi pelaku usaha kecil hingga kini belum kunjung diterima.
"Kami sudah lelah menunggu. Modal usaha semakin berkurang, sementara bantuan UMKM dan bantuan pascabanjir belum juga cair. Kami berharap pemerintah segera memberikan perhatian agar pelaku usaha kecil bisa bangkit kembali dan meningkatkan perekonomian keluarga," katanya.
Tidak hanya pelaku usaha, masyarakat korban banjir juga mempertanyakan kelanjutan bantuan Jadup, stimulan, serta bantuan untuk rumah yang mengalami kerusakan. Salah seorang warga Kecamatan Pante Bidari menyebutkan bahwa masyarakat masih menunggu kepastian terkait kelanjutan penyaluran bantuan bagi ribuan penerima yang sebelumnya telah terdata.
Menurutnya, pemerintah daerah pernah menyampaikan komitmen untuk memperjuangkan hak sekitar 41 ribu korban banjir di Aceh Timur. Namun hingga kini, masyarakat belum memperoleh informasi yang jelas mengenai jadwal maupun mekanisme penyaluran bantuan tahap berikutnya.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Aceh Timur terus berkoordinasi dan mendesak pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat agar proses penyaluran bantuan dapat segera direalisasikan. Mereka menilai bantuan tersebut sangat penting untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memulihkan kondisi ekonomi yang terdampak bencana.
"Kami hanya berharap ada kepastian. Jika memang bantuan Jadup, stimulan, atau bantuan lainnya masih berlanjut, masyarakat perlu diberi informasi yang jelas. Jangan sampai korban banjir terus menunggu tanpa kepastian," ungkap seorang warga.
Tujuh bulan pascabanjir, harapan masyarakat Aceh Timur masih sama: adanya langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dan proses pemulihan ekonomi dapat berjalan lebih cepat. Hingga kini, bantuan yang dinantikan ribuan warga masih menjadi tanda tanya besar. [Red]
