Jakarta – Pemerintah resmi mencanangkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik (GNPP) sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi pelayanan publik yang lebih adaptif, responsif, berintegritas, dan berbasis digital. Gerakan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Dalam Negeri, dan Ombudsman Republik Indonesia.
Pencanangan GNPP berlangsung di Jakarta, Jumat (24/7/2026), ditandai dengan penandatanganan Surat Edaran Bersama yang disaksikan Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman.
Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa pelayanan publik harus terus bertransformasi agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Menurutnya, kolaborasi seluruh penyelenggara pelayanan publik menjadi kunci menghadirkan layanan yang berkualitas.
"Melalui sinergi lintas sektor, Gerakan Nasional Pelayanan Publik diharapkan mampu menghadirkan perbaikan layanan yang nyata, terukur, dan dirasakan langsung oleh masyarakat," ujar Rini.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PANRB akan memperkuat kebijakan, pembinaan, serta pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik. Kementerian Dalam Negeri bertugas memastikan implementasi GNPP berjalan konsisten di seluruh pemerintah daerah, sementara Ombudsman RI akan mengawal kualitas layanan melalui pengawasan, penanganan pengaduan, dan pemanfaatan aspirasi masyarakat sebagai dasar perbaikan.
Rini menekankan bahwa kualitas pelayanan publik tidak ditentukan oleh kemegahan gedung ataupun kecanggihan teknologi, melainkan oleh dedikasi aparatur yang melayani masyarakat setiap hari.
Ia juga mengingatkan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh layanan publik secara bertahap ditransformasikan ke sistem digital sehingga masyarakat tidak lagi harus mengantre berjam-jam untuk mendapatkan pelayanan.
"Kami terus mendorong percepatan layanan digital bersama Komite Percepatan Transformasi Pemerintahan Digital. Namun transformasi ini hanya dapat terwujud jika seluruh pihak memiliki komitmen yang sama," katanya.
Mengusung tema "Tulus Melayani, Cepat Merespons, dan Berintegritas", GNPP diharapkan menjadi gerakan bersama yang menghadirkan pelayanan publik selama 24 jam, tujuh hari dalam sepekan (24/7), sehingga masyarakat dapat merasakan layanan yang cepat, mudah, dan berkelanjutan.
Menurut Rini, ketulusan akan melahirkan kepedulian, kecepatan menghadirkan kepastian, sementara integritas menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Kementerian PANRB dalam meluncurkan GNPP. Ia menilai pelayanan publik yang efektif merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kekuatan sebuah negara.
"Acara ini pada dasarnya untuk memperkuat variabel ketiga, yaitu adanya aparatur sipil yang efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan," ujar Tito.
Ia berharap gerakan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, melainkan benar-benar diterapkan hingga ke tingkat pemerintah daerah.
"Semoga rekan-rekan di daerah dapat memaknai bahwa pelayanan publik adalah kunci agar negara kita mampu bertahan dan terus berkembang," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman turut menyampaikan optimisme bahwa kualitas pelayanan publik Indonesia akan terus meningkat. Ia mengapresiasi pencanangan GNPP sebagai bentuk komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Melalui Gerakan Nasional Pelayanan Publik, pemerintah berharap reformasi birokrasi semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat melalui layanan yang lebih cepat, transparan, mudah diakses, dan berorientasi pada kepuasan publik.
Sumber : Menpanrb
Editor : Redaksi
