BANDA ACEH – Pemerintah Aceh mengungkap dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI mencapai sekitar Rp2,5 triliun untuk membantu pemulihan sektor pertanian dan perkebunan Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh M. Nasir dalam konferensi pers di ruang kerjanya, Jumat (7/8/2026). Ia didampingi Juru Bicara Pemerintah Aceh T. Kamaruzzaman dan Nurlis Effendi.
Dukungan tersebut merupakan bagian dari hasil pertemuan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dengan Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Jakarta. Pertemuan tersebut membahas dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan sektor pertanian Aceh setelah diterpa bencana hidrometeorologi.
M. Nasir menjelaskan, total dukungan anggaran Kementerian Pertanian mencapai sekitar Rp2,5 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk pemulihan sektor pertanian, khususnya lahan sawah dan perkebunan yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp515 miliar berada pada Satuan Kerja (Satker) Daerah.
Rinciannya, sekitar Rp9,7 miliar dialokasikan untuk Pemerintah Provinsi Aceh, sementara Rp505,3 miliar diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota.
Hingga 6 Agustus 2026, realisasi anggaran pada Satker Daerah tersebut telah mencapai sekitar 50,3 persen.
Namun, M. Nasir menegaskan bahwa anggaran tersebut bukan dana yang ditransfer ke kas Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota.
Dana tersebut berada pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh di bawah Kementerian Keuangan dan digunakan sesuai mekanisme serta program yang telah ditetapkan.
Sementara sekitar Rp2 triliun lainnya berada pada Satker Pusat dan balai di bawah Kementerian Pertanian.
Besarnya dukungan tersebut tidak terlepas dari luasnya dampak bencana terhadap sektor pertanian Aceh.
Berdasarkan data yang dipaparkan Pemerintah Aceh, bencana hidrometeorologi telah menyebabkan 57.485 hektare sawah terdampak.
Dari jumlah tersebut, terdiri atas:
• 27.437 hektare mengalami kerusakan ringan;
• 13.651 hektare mengalami kerusakan sedang;
• 16.276 hektare mengalami kerusakan berat;
• 120 hektare sawah dinyatakan hilang.
Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah karena sektor pertanian merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Aceh.
Pemulihan tidak hanya menyangkut pengembalian fungsi lahan, tetapi juga memastikan petani kembali memiliki sarana produksi agar dapat segera melakukan aktivitas bercocok tanam.
Sekitar Rp2 triliun yang berada pada Satker Pusat dan balai Kementerian Pertanian diarahkan untuk berbagai kebutuhan pemulihan.
Program tersebut antara lain mencakup pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan), pembibitan tanaman pertanian dan perkebunan, serta penyediaan berbagai jenis benih dan bibit.
Komoditas yang menjadi sasaran antara lain padi, jagung, kopi, kelapa, kakao, dan karet.
Bantuan tersebut tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada pemerintah daerah, tetapi disalurkan melalui program dan barang yang diterima langsung oleh penerima manfaat.
M. Nasir menyebutkan, pelaksanaan program pemulihan saat ini masih berlangsung secara bertahap.
Pemerintah dan instansi terkait masih melakukan proses pengajuan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL), verifikasi penerima dan lokasi, hingga proses pembibitan.
Di sisi lain, sebagian alat dan mesin pertanian telah diterima langsung oleh pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung percepatan pemulihan sektor pertanian.
Pemerintah Aceh memastikan program tersebut terus dikawal agar bantuan dari pemerintah pusat benar-benar sampai kepada petani yang terdampak bencana.
Dengan luas sawah terdampak mencapai lebih dari 57 ribu hektare, pemulihan sektor pertanian Aceh membutuhkan koordinasi lintas instansi dan waktu yang tidak singkat.
Pemerintah Aceh berharap dukungan Kementan dapat mempercepat proses pemulihan, terutama bagi petani yang kehilangan atau mengalami kerusakan lahan akibat bencana.
Selain mengembalikan produktivitas lahan, bantuan tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan produksi pangan Aceh sekaligus membantu masyarakat petani kembali memperoleh penghasilan.
Dengan dukungan sekitar Rp2,5 triliun tersebut, pemerintah menargetkan pemulihan pertanian Aceh tidak berhenti pada perbaikan lahan, tetapi juga memastikan petani kembali berproduksi dan roda ekonomi masyarakat di kawasan terdampak bencana kembali bergerak. []
Editor : Wahyu
