JAKARTA – Pemerintah masih berupaya menjaga disiplin fiskal di tengah dinamika ekonomi global yang kembali mendapat sorotan. Hingga akhir Agustus 2026, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat Rp240,1 triliun atau setara 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut masih berada jauh di bawah batas defisit 3 persen terhadap PDB yang menjadi rujukan dalam pengelolaan fiskal saat ini.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada Jumat (18/9/2026) menegaskan komitmen pemerintah untuk mempertahankan defisit APBN di bawah ambang 3 persen terhadap PDB.
Menurutnya, pemerintah juga berhati-hati dalam memberikan ekspektasi mengenai ruang fiskal agar tidak justru menyulitkan pengelolaan APBN ke depan.
Data Kementerian Keuangan menunjukkan posisi defisit per akhir Agustus sedikit meningkat dibandingkan Juli 2026 yang tercatat 0,91 persen terhadap PDB. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, posisi defisit justru lebih rendah.
Pada Agustus 2025, defisit APBN tercatat mencapai 1,35 persen terhadap PDB.
Salah satu indikator yang menunjukkan kondisi fiskal relatif kuat adalah keseimbangan primer. Hingga akhir Agustus 2026, keseimbangan primer mencatat surplus Rp154 triliun.
Surplus tersebut meningkat signifikan dibandingkan surplus Rp102,7 triliun pada Juli 2026 dan Rp22,2 triliun pada Agustus 2025.
Di tengah kondisi fiskal domestik tersebut, perhatian pasar juga tertuju pada kebijakan moneter Jepang.
Bank of Japan (BoJ) pada Jumat (18/9/2026) menaikkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 1,25 persen. Kenaikan tersebut sesuai dengan ekspektasi pasar sekaligus membawa suku bunga Jepang ke level tertinggi sejak 1995.
Kenaikan suku bunga Jepang menjadi salah satu perkembangan penting bagi pasar keuangan global karena perubahan kebijakan moneter Jepang dapat memengaruhi arus modal dan sentimen investor di berbagai negara.
Bagi Indonesia, perkembangan suku bunga global menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan bersama kondisi nilai tukar, inflasi, arus modal, serta kebutuhan pembiayaan pemerintah.
Dengan defisit yang masih di bawah batas 3 persen dan keseimbangan primer yang mencatat surplus, pemerintah memiliki sejumlah indikator fiskal yang perlu terus dijaga ketika lingkungan eksternal menghadapi perubahan kebijakan moneter.
Perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menjaga penerimaan dan belanja negara sekaligus merespons perubahan kondisi ekonomi global. []
Sumber : Stockbit
Editor : Wahyu
