PIDIE JAYA – Momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-19 Kabupaten Pidie Jaya diwarnai kritik keras dari Aliansi Pemuda Pidie Jaya. Dalam pernyataan sikap yang disampaikan pada Rabu (17/6/2026), mereka memberikan "rapor merah" kepada Bupati dan Ketua DPRK Pidie Jaya atas lambannya proses pemulihan pascabencana yang hingga kini dinilai belum tuntas.
Menurut Aliansi Pemuda Pidie Jaya, tujuh bulan pascabencana merupakan waktu yang cukup untuk menunjukkan hasil nyata dalam proses recovery. Namun, di lapangan masih ditemukan sejumlah warga terdampak yang belum mendapatkan kepastian terkait pemulihan maupun bantuan yang dijanjikan pemerintah.
Koordinator Lapangan (Korlap) I, Mirzatul Akmal yang akrab di sapa Black, menegaskan bahwa penilaian tersebut diberikan sebagai bentuk kritik terhadap kinerja pemerintah daerah dan DPRK yang dianggap belum maksimal dalam menangani dampak bencana. Ia menilai masyarakat saat ini lebih membutuhkan solusi konkret dibandingkan seremoni dan janji-janji yang belum terealisasi.
"Kami memberikan rapor merah karena tujuh bulan adalah waktu yang cukup untuk membuktikan kerja nyata. Masyarakat tidak butuh seremoni dan janji, masyarakat butuh penyelesaian nyata terhadap dampak bencana yang mereka alami," tegas Black.
Lebih lanjut, Black meminta pemerintah daerah membuka informasi secara transparan kepada publik mengenai perkembangan program pemulihan, termasuk penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan pascabencana. Menurutnya, HUT Pidie Jaya seharusnya menjadi momentum refleksi bagi seluruh pemangku kebijakan untuk mengevaluasi capaian dan kekurangan yang masih ada.
Sementara itu, Korlap II, Muhammad Ridha, menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya. Di antaranya, segera menuntaskan seluruh proses recovery pascabencana, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan bencana, membuka informasi program dan anggaran pemulihan secara transparan, serta memastikan seluruh masyarakat terdampak memperoleh hak-haknya tanpa penundaan.
Aliansi Pemuda Pidie Jaya menegaskan bahwa peringatan hari jadi daerah bukan sekadar perayaan seremonial, melainkan momentum untuk mempertanggungjawabkan kebijakan kepada rakyat. Mereka menilai masyarakat berhak memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah, terutama dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut kepentingan dan kehidupan warga terdampak bencana. []
