Subulussalam – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Aceh bersama Pemerintah Kota Subulussalam resmi memperkuat sinergi dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) melalui penandatanganan Nota Kesepakatan pembentukan Unit Layanan Terpadu (ULT) P4GN, Rabu (5/8/2026).
Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala BNN Provinsi Aceh, Brigjen Pol. Dr. Dedy Tabrani, S.I.K., M.Si., bersama Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid, sebagai langkah strategis menghadirkan layanan P4GN yang lebih dekat, mudah diakses, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Dalam sambutannya, Brigjen Pol. Dedy Tabrani menegaskan bahwa narkotika masih menjadi ancaman serius yang harus dihadapi secara bersama-sama. Menurutnya, pembentukan ULT P4GN bukan sekadar seremonial, melainkan harus menjadi pusat layanan yang benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"ULT P4GN diharapkan menjadi pusat layanan yang memberikan akses informasi, edukasi, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, hingga layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika," ujar Dedy.
Ia menekankan bahwa perang melawan narkotika tidak mungkin dimenangkan hanya oleh BNN atau pemerintah daerah. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen bangsa, mulai dari aparat penegak hukum, dunia pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, keluarga, hingga masyarakat luas.
Selain memperkuat layanan pencegahan, Dedy juga menyoroti pentingnya ketersediaan fasilitas rehabilitasi di Aceh. Menurutnya, keberadaan balai rehabilitasi yang memadai menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat yang terjerat penyalahgunaan narkotika dapat memperoleh penanganan secara optimal.
"Kalau kita berbicara tentang penyalahgunaan narkotika, tentu kita juga harus berbicara tentang rehabilitasi. Saat ini Aceh membutuhkan balai atau fasilitas rehabilitasi yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Tak hanya itu, Kepala BNNP Aceh juga mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi melalui pembentukan Qanun P4GN sebagai dasar hukum pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan narkotika di daerah.
Ia juga mengusulkan agar setiap gampong memiliki Reusam Gampong yang mengatur pencegahan narkoba, termasuk penerapan sanksi sosial bagi pelaku penyalahgunaan maupun peredaran narkotika sesuai ketentuan yang berlaku.
"Reusam menjadi bentuk kearifan lokal yang dapat memperkuat kontrol sosial masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkoba," jelasnya.
Menurut Dedy, kuatnya nilai budaya dan sosial masyarakat Aceh merupakan modal besar dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap ancaman narkotika.
Ia berharap pembentukan ULT P4GN di Kota Subulussalam segera ditindaklanjuti dengan berbagai program konkret sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya berhenti pada penandatanganan nota kesepakatan.
Sementara itu, Wali Kota Subulussalam, M. Rasyid, menyampaikan dukungan penuh terhadap pembentukan ULT P4GN. Ia menilai persoalan peredaran gelap narkotika di wilayahnya harus ditangani secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.
Menurutnya, ke depan pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) Subulussalam juga perlu segera diwujudkan agar koordinasi, pelayanan, pencegahan, pemberantasan, serta rehabilitasi dapat berjalan lebih optimal.
Pemerintah Kota Subulussalam, lanjutnya, siap memberikan dukungan terhadap seluruh program P4GN dengan melibatkan Forkopimda, perangkat daerah, tokoh agama, tokoh adat, dunia pendidikan, serta seluruh lapisan masyarakat.
Melalui sinergi itu, BNNP Aceh berharap Kota Subulussalam mampu menjadi salah satu daerah yang memiliki sistem layanan P4GN yang kuat, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. []
Editor : Redaksi
