JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal hingga ke daerah.
Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Khusus antara Kemendagri, BGN, dan seluruh pemerintah daerah (Pemda) yang digelar secara hybrid dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, keberhasilan Program MBG dapat memberikan dampak besar terhadap pencapaian sejumlah indikator kinerja kepala daerah, terutama dalam menekan angka stunting, mengurangi kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem, serta meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Menurut Tito, ketiga indikator tersebut berpotensi terdorong melalui pelaksanaan MBG yang tepat sasaran dan didukung pemerintah daerah.
“Dengan adanya Program MBG, tiga-tiganya ini terbantu. Kepala daerah akan sangat terbantu. Ada program makan bergizi yang gratis tanpa APBD, didukung APBN,” ujar Tito.
Ia meminta kepala daerah tidak melihat MBG semata sebagai program pemberian makanan bergizi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menggerakkan perekonomian daerah.
Pelaksanaan MBG yang optimal, kata Tito, dapat membuka lapangan kerja sekaligus meningkatkan aktivitas produksi pangan. Rantai pasok program tersebut akan melibatkan banyak sektor, mulai dari petani, nelayan, peternak hingga pelaku usaha pangan di daerah.
“Jadi di daerah-daerah tertentu beliau (Kepala BGN) bisa memberikan instruksi. Beli ikan, SPPG misalnya. Beli telur ketika harga telurnya turun. Jadi memang banyak sekali manfaatnya bagi rekan-rekan pemerintah daerah. Kita harus dukung,” katanya.
Selain menggerakkan ekonomi, Tito menilai MBG juga dapat menjadi salah satu instrumen dalam membantu pemerintah daerah mengendalikan inflasi. Penyerapan hasil produksi pangan oleh pelaksana program dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi produsen lokal.
Dalam rapat tersebut, Kemendagri dan BGN juga memperkuat kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Teguh Setyabudi dengan Sekretaris Utama BGN Lili Khamiliyah.
Penandatanganan disaksikan langsung oleh Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BGN Sudaryono.
Kerja sama itu diharapkan dapat memperkuat akurasi data penerima manfaat Program MBG. Dengan dukungan data kependudukan, penerima manfaat tidak hanya dapat diketahui secara jumlah, tetapi juga dapat dipastikan identitas dan karakteristiknya.
“Dengan adanya kerja sama Dukcapil, kami sangat harapkan nanti ini akan memberikan kontribusi juga kepada program MBG BGN. Tidak hanya kuantitatif, jumlah anak atau ibu yang menjadi penerima manfaat, tapi langsung bisa secara kualitatif, yaitu siapa penerimanya. Itu bisa ketahuan,” tegas Tito.
Mendagri juga mengingatkan bahwa keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan MBG memiliki dasar regulasi, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
Karena itu, ia mendorong seluruh Pemda untuk membangun kolaborasi yang kuat dengan BGN agar pelaksanaan program di daerah berlangsung efektif, tepat sasaran, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Rapat tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Wamendagri Akhmad Wiyagus, serta jajaran pejabat Kemendagri.
Dari BGN hadir Kepala BGN Sudaryono, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari, Wakil Kepala BGN Trenggono, serta jajaran pejabat terkait. Sementara seluruh pejabat pemerintah daerah mengikuti rapat secara virtual. []
Editor : Redaksi
