BANDA ACEH — Pemulihan lahan pertanian Aceh pascabencana hidrometeorologi menjadi perhatian serius. Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh bersama Sekretariat Bersama (SEKBER) Aceh Relawan Pemenangan Mualem-Dek Fadh membahas langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian serta perkebunan masyarakat yang terdampak bencana.
Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal SEKBER Aceh Relawan Pemenangan Mualem-Dek Fadh, Irwan Syahputra atau Syech Wan, dan Plt Kepala Distanbun Aceh, Dr. Ir. Azanuddin Kurnia, SP, MP.
Pembahasan difokuskan pada sejumlah persoalan yang masih menjadi tantangan di lapangan, mulai dari pendataan lahan, mekanisme pelaksanaan program, administrasi, kondisi teknis lahan hingga percepatan pekerjaan fisik agar lahan masyarakat dapat kembali dimanfaatkan.
Syech Wan menyampaikan aspirasi masyarakat yang masih menunggu kepastian pemulihan lahan mereka. Ia menilai percepatan penting dilakukan karena bagi petani, pemulihan lahan bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi berkaitan langsung dengan keberlanjutan mata pencaharian.
“Kita berharap dinas pertanian kabupaten/kota dan para penyuluh di tingkat gampong dapat bergerak lebih cepat. Masyarakat membutuhkan kepastian kapan lahannya dapat dipulihkan dan kapan mereka bisa kembali bertani,” kata Syech Wan.
Data Pemerintah Aceh menunjukkan dampak bencana terhadap sektor pertanian cukup luas. Sekitar 57.485 hektare sawah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Dari jumlah tersebut, sekitar 40.852 hektare tengah menjadi sasaran optimasi dan pemulihan. Pemerintah Aceh sebelumnya menyampaikan optimisme pemulihan lahan tersebut dapat dikejar sepanjang 2026.
Selain sawah, bencana juga berdampak pada sektor perkebunan. Pemerintah Aceh mencatat sekitar 60.438 hektare lahan perkebunan terdampak, dengan sekitar 40.418 hektare di antaranya sedang dalam proses pemulihan.
Besarnya luasan tersebut membuat percepatan pemulihan tidak cukup hanya mengandalkan satu instansi. Pemerintah Aceh juga terus mendorong koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, Kementerian Pertanian, penyuluh, kelompok tani, TNI serta pemangku kepentingan lainnya.
Di tengah proses pemulihan lahan rusak ringan dan sedang, pemerintah juga masih menghadapi persoalan lahan dengan tingkat kerusakan berat.
Pemerintah Aceh sebelumnya mencatat sekitar 16.276 hektare sawah mengalami kerusakan berat dan membutuhkan penanganan khusus. Gubernur Aceh Muzakir Manaf telah meminta percepatan koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan Kementerian ATR/BPN untuk mendukung penanganan lahan tersebut.
Penanganannya mencakup kajian biaya per hektare, survei, investigasi desain serta pemetaan batas lahan sebelum pekerjaan fisik dilaksanakan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan sektor pertanian tidak hanya berkaitan dengan mengolah kembali lahan, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur seperti irigasi dan jaringan pengairan.
Pemerintah Aceh juga telah menekankan pentingnya pemulihan irigasi berjalan beriringan dengan rehabilitasi sawah agar lahan yang sudah diperbaiki dapat segera kembali produktif.
Menurut Syech Wan, pendataan menjadi salah satu titik penting dalam memastikan program pemulihan benar-benar menjangkau masyarakat terdampak.
Ia mendorong dinas pertanian kabupaten/kota bersama penyuluh pertanian di tingkat gampong lebih aktif turun ke lapangan untuk melihat kondisi lahan, memperbarui data serta mendampingi petani.
“Kita ingin masyarakat tidak hanya mendengar rencana, tetapi melihat langsung lahan mereka kembali pulih dan bisa ditanami,” ujarnya.
Ia mengatakan SEKBER Aceh Relawan Pemenangan Mualem-Dek Fadh siap membantu apabila diperlukan, terutama dalam koordinasi dan penyampaian informasi mengenai kondisi masyarakat di lapangan.
“Kami dari SEKBER Aceh Relawan Pemenangan Mualem-Dek Fadh yang membawahi sejumlah lembaga, yayasan dan relawan siap membantu apabila diperlukan. Prinsipnya, kami ingin mendukung percepatan agar tidak ada hambatan di lapangan sesuai arahan Mualem-Dek Fadh selaku Pembina SEKBER Aceh,” katanya.
Syech Wan menekankan keberhasilan rehab-rekon seharusnya dapat dilihat dari kondisi lahan setelah pekerjaan dilakukan, bukan hanya dari penyelesaian dokumen atau proses administrasi.
Menurutnya, kebutuhan pemulihan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah, termasuk pembersihan material bencana, perbaikan lahan, pemulihan jaringan pendukung, penyediaan sarana produksi hingga penanaman kembali.
Pemerintah Aceh sendiri terus mendorong percepatan pemulihan. Dalam sejumlah agenda resmi, pemerintah menekankan koordinasi lintas sektor karena kerusakan akibat bencana juga menyangkut irigasi, bendungan, jalan dan jembatan.
Di sejumlah daerah, proses pemulihan telah mulai diarahkan menuju pemanfaatan kembali lahan. Pemerintah Aceh juga menempatkan pemulihan sektor pertanian sebagai bagian penting dalam membangkitkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat terdampak bencana.
Syech Wan mengatakan pengalaman penanganan bencana sebelumnya juga menunjukkan pentingnya keterlibatan berbagai unsur masyarakat.
Ia menyebut Lembaga Petani Peternak Muda Milenial Indonesia (PAMI), yang dipimpinnya, turut mengarahkan pengurus di sejumlah kabupaten/kota untuk memantau kondisi masyarakat terdampak dan membantu penyaluran bantuan kemanusiaan.
Menurutnya, kolaborasi pemerintah, kelompok tani, penyuluh, lembaga sosial dan relawan perlu terus diperkuat selama proses pemulihan berlangsung.
“Kalau lahan pertanian kembali produktif, insyaallah ekonomi masyarakat juga akan lebih cepat bangkit. Karena itu, pendataan yang akurat, penyelesaian administrasi dan pekerjaan fisik harus berjalan beriringan,” ujarnya.
Dengan luas lahan terdampak yang mencapai puluhan ribu hektare, percepatan rehab-rekon menjadi bagian penting dari upaya mengembalikan produktivitas pertanian sekaligus memulihkan sumber pendapatan masyarakat Aceh setelah bencana. []
Editor : Redaksi
