JAKARTA – Persoalan akurasi data desil yang menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial kembali menuai sorotan. Ketua Komunitas UMKM BAROKAH Jakarta Selatan, Neil Apollo Chaniago, mendesak pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendataan masyarakat yang dinilai sudah tidak lagi mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Neil Apollo Chaniago, yang akrab disapa Pollo, dari Sekretariat Komunitas UMKM BAROKAH Jakarta Selatan di Jalan Masjid Almakmur, RT 005/RW 08, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (4/8/2026).
Menurut Pollo, pihaknya menemukan banyak warga yang hidup dalam kondisi ekonomi memprihatinkan, namun justru tidak tercatat sebagai kelompok yang berhak menerima bantuan sosial akibat ketidaksesuaian status desil. Kondisi ini membuat mereka kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah.
«"Kami menemukan banyak warga yang kondisi ekonominya sangat memprihatinkan, tetapi status desil mereka tidak sesuai dengan kenyataan. Dampaknya, mereka tidak dapat menerima atau diusulkan sebagai penerima bantuan sosial, bahkan anak-anak mereka juga kesulitan mengakses program KJP, PIP, maupun BPMS," ujar Pollo.»
Ia menilai persoalan tersebut berpotensi mengurangi efektivitas program perlindungan sosial pemerintah. Menurutnya, sebesar apa pun anggaran yang digelontorkan negara tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila data penerima masih menyisakan banyak ketidaksesuaian.
Karena itu, Komunitas UMKM BAROKAH Jakarta Selatan meminta pemerintah segera membuka mekanisme verifikasi dan pembaruan data secara berkala agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak terus dirugikan akibat kesalahan administrasi.
«"Kami tidak meminta perlakuan khusus. Yang kami harapkan adalah keadilan. Data harus mencerminkan kondisi sebenarnya sehingga bantuan negara benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," tegasnya.»
Pollo menambahkan, akses terhadap bantuan sosial dan bantuan pendidikan memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga berpenghasilan rendah. Selain membantu memenuhi kebutuhan dasar, program tersebut juga menjadi penentu keberlangsungan pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Karena itu, Komunitas UMKM BAROKAH Jakarta Selatan berharap pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap sistem pendataan desil, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, serta mempercepat proses pemutakhiran data agar kebijakan sosial tidak hanya tepat sasaran secara administratif, tetapi juga sesuai dengan kondisi nyata masyarakat.
Menurutnya, akurasi data merupakan kunci keberhasilan seluruh program perlindungan sosial. Tanpa pembaruan data yang transparan, akuntabel, dan berbasis kondisi lapangan, masih akan banyak warga miskin yang tercecer dan tidak memperoleh haknya sebagai penerima manfaat bantuan pemerintah. [Red]
